Page 208 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 208
Sarbumusi Jember, juga meminta Gubernur Jawa Timur mencabut SK
No.188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim tahun 2022 dan
menetapkan UMK berdasarkan usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di Jatim.
"Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami mengancam mogok kerja massal pada 6-8
November 2021," katanya dengan tegas.
Beberapa aktivis buruh juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan nasib kaum buruh
yang semakin terpuruk akibat pandemi COVID-19.
Para pengunjuk rasa akhirnya ditemui Bupati Jember Hendy Siswanto dan berjanji akan merevisi
usulan UMK di Kabupaten Jember tahun 2022 sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan
Kabupaten Jember.
"Saya Bupati Jember akan berkirim surat ke Gubernur Jatim yang intinya agar UMK di Kabupaten
Jember naik sesuai usulan Dewan Pengupahan Kabupaten sebesar Rp2.400.000," kata Hendy di
hadapan ratusan buruh.
Dalam surat Bupati Jember yang ditujukan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
perihal Pelaksanaan UMK Jember tahun 2022 tertulis bahwa meminta revisi UMK Jember sebesar
Rp2.400.000.
Hendy juga mengimbau para pengunjuk rasa tetap melaksanakan protokol kesehatan karena
masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga unjuk rasa tersebut berjalan tertib.
Pernyataan Bupati Jember tersebut disambut suka cita oleh ratusan buruh dengan meneriakkan
yel-yel perjuangan kaum buruh, sehingga diharapkan UMK Jember segera direvisi.
207
