Page 209 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 209
Judul Buruh Tolak UMP dan UMK di Sumut, Minta Presiden Pecat Menteri
Ketenagakerjaan
Nama Media sumatra.bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://sumatra.bisnis.com/read/20211206/534/1474448/buruh-tolak-
ump-dan-umk-di-sumut-minta-presiden-pecat-menteri-ketenagakerjaan
Jurnalis Nanda Fahriza Batubara
Tanggal 2021-12-06 17:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Lorent Aritonang (Orator Aksi) Jika undang-undangnya cacat hukum, maka peraturan-
peraturan turunnya yang mengatur secara teknis tentang Undang-undang Cipta Kerja juga cacat
hukum. Oleh sebab itu Gubernur Sumatra Utara mestinya bijaksana dalam menentukan upah
buruh tahun 2022
negative - Lorent Aritonang (Orator Aksi) Artinya, posisi buruh sangat menentukan dalam
kehidupan kita. Tetapi kenapa kaum buruh tidak dihargai?
positive - Baharuddin Siagian (Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sumatra Utara) Usulan ini
hasil dari kerja rapat Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten dan Kota yang memberi saran dan
pendapat ke wali kota atau bupati. Setelah ditandatangi bupati atau wali kota, baru mereka
memberikannya ke provinsi untuk evaluasi angka yang diusulkan. Jadi nanti Dewan Pengupahan
Provinsi baru mengusulkannya ke gubernur
negative - Willy Agus Utomo (Perwakilan Buruh) Jadi berdasarkan itu, kami sudah memberi
pertimbangan hukum. Kami juga akan memberi fakta di lapangan bahwa buruh hari ini tidak
cukup upahnya hanya naik 0,93 persen
negative - Willy Agus Utomo (Perwakilan Buruh) Rencana mogok kerja nasional, termasuk buruh
di Sumatra Utara, memang ada rencana aksi mulai 6-8 Desember 2021. Tiga hari penuh. Bahkan
kami akan aksi menginap bila gubernur tidak merespons tuntutan buruh
Ringkasan
Serikat buruh kembali menggelar demonstrasi menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang
telah diteken Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi. Di samping itu, mereka juga meminta
perbaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang beberapa di antaranya juga sudah
diserahkan kepada Edy. Demonstrasi berlangsung di depan Kantor Gubernur Sumatra Utara,
Medan, Senin (6/11/2021). Mereka tergabung dalam Gerakan Buruh Maksimal.
208
