Page 310 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 310
Pasalnya ketetapan itu sudah final dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Presiden yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 terkait besaran penghitungan
upah.
"Sekalipun para buruh melakukan aksi beberapa kali dan sampai melakukan mogok kerja pun,
keputusan itu tidak akan saya revisi, sebelum adanya perintah langsung dari Presiden," ujar WH,
Senin (6/12/2021).
Sebagai kepanjangtanganan pemerintah pusat di daerah, apa yang diputuskan oleh Gubernur
merupakan hasil ketetapan dari Presiden. Begitu pula dengan ketetapan UMK 2022 ini.
"Kalau kita tidak sesuai PP salah saya sebagai Gubernur. Kalau mau mengikuti ketidakpuasan
mereka," ucapnya.
Untuk itu mantan Walikota Tangerang dua periode ini mempersilahkan para buruh jika akan
kembali melakukan aksi dan mogok kerja. Tapi yang pasti, pantang bagi saya melanggar aturan
yang sudah ditetapkan.
"Biarin saja. Biarin mereka mengekspresikan ketidakpuasannya. Saya tidak akan melarang,"
pungkasnya.
Beberapa waktu yang lalu ketika dirinya bertemu dengan para pengusaha yang tergabung salam
Apindo, WH juga mengungkapkan jika tidak sulit bagi mereka untuk mencari tenaga kerja yang
baru, jika para buruh tidak menerima apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Karena masih banyak yang menganggur yang membutuhkan kerja. Mereka juga mau digaji
Rp3,5 - Rp4 juta," katanya.
WH juga bercerita bagaimana para vaksinator yang ada di Dinkes yang gajinya hanya Rp2,5 juta
tapi mereka tidak menuntut lebih atau bahkan sampai melakukan aksi unjuk rasa dan mogok
kerja.
309
