Page 314 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 314

RIBUAN BURUH TANGERANG RAYA GELAR AKSI TUNTUT KENAIKAN UMK

              TANGERANG -- Ribuan buruh dari berbagai elemen se-Tangerang Raya kembali menggelar aksi
              demo dan konvoi untuk menuntut kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022 di depan
              Kawasan  Industri  Cikupa  Mas,  Kabupaten Tangerang,  Provinsi  Banten, Senin  (6/12).  Mereka
              menolak penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022.

              "Kami menuntut untuk cabut Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021
              mengenai Upah Minimum Kota/Kab Provinsi Banten, kami meminta kenaikan upah 2022 sebesar
              10 persen, Berlakukan UMSK tahun 2022, berikan Jaminan Sosial bagi buruh dan rakyat dan
              buat PERDA yang mengatur kesejahteraan buruh Banten," ucap salah satu koordinator buruh
              dalam orasinya di Tangerang, Senin.

              Dari pantauan di lapangan, massa aksi buruh se-Tangerang Raya berkumpul sejak pukul 08.00
              WIB. Mereka yang mayoritas dari wilayah Kabupaten Tangerang berkumpul menunggu rekan
              dari  serikat  lainnya.  Kemudian,  setelah  itu  direncanakan  akan  bergerak  bersama  menuju
              Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kota Serang.

              Aksi  buruh  pada  Senin  (6/12),  merupakan  ke  beberapa  kalinya  setelah  sebelumnya  telah
              melaksanakan aksi pada Kamis (28/10) dan dilanjutkan pada Selasa (23/11). Seperti masa aksi
              sebelumnya, massa aksi buruh akan menuntut penolakan upah murah tahun 2022. Mereka juga
              ingin Gubernur Wahidin memberikan jaminan sosial bagi buruh dan rakyat.

              Aksi demo dan konvoi menggunakan kendaraan tersebut sebagai protes buruh atas keputusan
              Gubernur Banten Wahidin Halim Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 mengenai UMK Provinsi Banten
              2022. Mereka juga mendesak Gubernur Wahidin untuk menyetujui UMK dan UMSK sesuai dengan
              yang direkomendasi bupati/wali kota terkait kenaikan 10 persen.

              Adapun berdasarkan keputusan Gubernur Wahidin, kenaikan UMK tertinggi di Kota Tangerang
              Selatan (Tangsel) sebesar 1,17 persen. Hal itu jelas menimbulkan ketidakpuasan di kalangan
              buruh.

              Aparat Polresta Tangerang, terlihat berjaga dan mengamankan masa aksi buruh di beberapa titik
              jalan,  di  antaranya  seperti  kawasan  industri  Cikupa  Mas,  perempatan  wilayah  Kedaton
              Pasarkemis dan lainnya."Kita Polresta Tangerang tetap berikan pelayanan pada para buruh untuk
              melaksanakan aksinya kita upayakan agar arus lalin mengalir dengan baik, dari Polda baik itu
              Brimobdan Sabhara," ujar Kapolreta Tangerang, Kombes Wahyu Sri Bintoro di lokasi.

              Selain  itu,  kata  dia,  dalam  kegiatan  pengamanan  itu,  Polresta  Tangerang  mengalihkan  arus
              lalulintas kendaraan dari tol arah Jakarta maupun arah Serang yang menuju Tangerang guna
              menghindari terjadinya penumpukan kendaraan atau kemacetan.

              "Kita  melakukan  pengalihan  arus  lalu  lintas  menuju  lokasi  demo,  seperti  dari  pasar  Cikup
              perboden  tidak  ada  arah  yang  ke  Pasar  Kemis,  hanya  satu  arah  ke  arah  Pasar  Cikupa,
              Tangerang," kata Wahyu.

              Dia  mengimbau,  kepada  masyarakat  yang  tidak  miliki  kepentingan  perjalanan  agar  tidak
              melaksanakan kegiatan perjalanan. Karena ada beberapa titik konsentrasi masa yang tentu saja
              akan menghambat perjalanan. "Dan apa bila memang harus melaksanakan perjalanan, untuk
              menghindari  titik-titik  antara  lain,  Cikupa  Mas,  daerah  Industri  Olek  dan  daerah  pertigaan
              perumahan Citra," kata Wahyu.





                                                           313
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319