Page 359 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 359

Judul               UMK Tarakan 2022 Disetujui Rp3.774.378
                Nama Media          Koran Kaltara
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            yan
                Tanggal             2021-12-06 10:18:00
                Ukuran              218x457mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 16.350.000

                News Value          Rp 81.750.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Gubernur  telah  menetapkan  Upah  Minimum  Kota  (UMK)  Tarakan  tahun  2022,  sebesar
              Rp3.774.378. Angka ini sebelumnya diusulkan oleh Wali Kota berdasarkan hasil rapat koordinasi
              Dewan Pengupahan Kota.



              UMK TARAKAN 2022 DISETUJUI RP3.774.378
              UMK  Tarakan  2022  Disetujui  Rp3.774.378  TARAKAN  ----  Gubernur  telah  menetapkan  Upah
              Minimum  Kota  (UMK)  Tarakan  tahun  2022,  sebesar  Rp3.774.378.  Angka  ini  sebelumnya
              diusulkan oleh Wali Kota berdasarkan hasil rapat koordinasi Dewan Pengupahan Kota.

              "Seperti rekomendasi dari Pak Wali Kota. Jadi, ada kenaikan sebesar Rp12.482. Bagi perusahaan
              yang  sudah  menerapkan  gaji  di  atas  UMK,  dilarang  menurunkan  karena  bisa  melanggar
              normatif," terang Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
              (DPK) Tarakan, Hanto Bismoko, Sabtu (4/12).
              Berdasarkan hasil pendataan DPK Tarakan, terdapat 320 perusahaan menengah ke atas yang
              selama ini sudah menerapkan UMK kepada pekerjanya. Namun di 2022 nanti apakah mereka
              masih konsiten atau tidak akan dilakukan pantauan setelah keputusan gubernur tentang UMK ini
              diberlakukan mulai 1 Januari 2022.
              "Kalau perusahaan besar sudah melaksanakan UMK, yang jelas ada playwood dan coo! storage
              mereka ini sudah menerapkan UMK. Kalau untuk pembukaan posko pengaduan soal UMK belum
              ada instruksi dari pemerintah pusat. Untuk perusahaan skala mikro dan kecil tidak diwajibkan
              membayar gaji sesuai UMK," ungkap Hanto.

              Untuk  mengetahui  kategori  perusahaan  besar,  menengah,  atau  kecil,  dilakukan  koordinasi
              dengan BPS (Badan Pusat Statistik) yang akan disesuaikan dengan PP 36/2021. Karena baru
              saja disetujui oleh gubernur, saat ini belum ada perusahaan yang mengadu ke DPK terkait UMK.






                                                           358
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364