Page 355 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 355
Judul SAH.!! UMK Balikpapan Ditetapkan Rp 3.118.397
Nama Media balikpapan.prokal.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://balikpapan.prokal.co/read/news/249476-sah-umk-balikpapan-
ditetapkan-rp-3118397.html
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-06 10:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ani Mufidah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan) Kita sudah mengirim ke
provinsi. Yang jelas angka yang akan diusulkan oleh kota Balikpapan di atas angka yang
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
Ringkasan
Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota ditetapkan naik menjadi Rp 3.118.397,22 pada tahun
2022 mendatang. Besaran UMK di Kota Balikpapan tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp 49
ribu, dari besaran UMK tahun 2021 yang dipatok sebesar Rp 3,069,315. Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kota Balikpapan mengatakan bahwa pemerintah provinsi telah menyetujui,
melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.595/2021 tentang Penetapan Upah
Minimum Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
SAH.!! UMK BALIKPAPAN DITETAPKAN RP 3.118.397
Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota ditetapkan naik menjadi Rp 3.118.397,22 pada tahun
2022 mendatang. Besaran UMK di Kota Balikpapan tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp 49
ribu, dari besaran UMK tahun 2021 yang dipatok sebesar Rp 3,069,315.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan mengatakan bahwa pemerintah provinsi telah
menyetujui, melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.595/2021 tentang
Penetapan Upah Minimum Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
"Kita sudah mengirim ke provinsi. Yang jelas angka yang akan diusulkan oleh kota Balikpapan di
atas angka yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota
Balikpapan Ani Mufidah kepada wartawan, Jumat (5/12).
Penetapan ini dilakukan dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kebijakan ini
354
