Page 354 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

“Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum dilarang
menurunkan ataumengurangi upah yang telah diberikan,” akunya.
Hanya saja upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Upah pada usaha
mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja
di perusahaan, dengan ketentuan paling sedikit sebesar 50 persen dari rata-rata konsumsi
masyarakat di tingkat provinsi, dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas
garis kemiskinan di tingkat provinsi.

Kemudian katanya lagi, dengan telah dilaksanakannya upah minimum tersebut, maka
pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan disesuaikan dengan upah yang
baru.

“Dalam hal pengusaha melanggar ketentuan membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah
minimum dikenakansanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 melalui
keputusan Gubernur Kaltim Nomor 561/K/568/2021 sebesar Rp3.014.497. Untuk informasi, UMP
Kaltim naik tipis. Yakni hanya 1 persen dibandingkan UMP tahun 2021 sebesar Rp 33.118.

Menurut Wakil Gubernur (Wagub) Hadi Mulyadi Pemprov Kaltim berupaya memberikan yang
terbaik kepada rakyatnya. Khususnya, dalam peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan
UMP bagi karyawan perusahaan.

Terlebih, di tengah pandemi Covid-19 yang seharusnya upah para pekerja di perusahaan turun,
tetapi di Kaltim mampu dinaikkan.

“Alhamdulillah, kenaikan ini patut disyukuri. Karena, di tengah pandemi COVID-19 pertumbuhan
keuangan perusahaan juga terdampak menurun. Karena itu, adanya kenaikan upah sebagai
bukti perhatian Pemprov Kaltim,” terang orang nomor dua di Bumi Mulawarman tersebut.

Ia menjelaskan, kenaikan itu wajib disyukuri lantaran menurutnya tidak mudah menaikkan UMP.
Apalagi, saat ini pandemi dan usaha atau pendapatan perusahaan mengalami penurunan drastis
akibat melemahnya daya beli.

“Jadi, Alhamdulillah. Meski tidak tinggi, tetapi kenaikan tetap ada. Logikanya seharusnya
menurun. Karena, tujuan kenaikan ini untuk memudahkan karyawan meraih kesejahteraan,”
jelasnya.
Ia mengatakan, setiap perusahaan harus mampu memberikan kesejahteraan kepada karyawan.
Misal, adanya tambahan upah bagi karyawan.

“Saya yakin, kalau perusahaan tidak pelit kepada karyawan. Maka, kelak dimudahkan urusan,”
pungkasnya.

353