Page 65 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 65

Judul               Gubernur Banten Tolak Merevisi Besaran UMK
                Nama Media          Pos Kota
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            BI
                Tanggal             2021-12-07 05:44:00
                Ukuran              166x221mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 41.500.000

                News Value          Rp 207.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif

              Ringkasan


              Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menolak merivisi besaran kenaikan UMK. Orang pertama
              di pemprov ini tetap mempertahankan keputusannya, meski para buruh menggelar aksi demo
              dan  mogok  kerja.  la  menegaskan  keputusan  itu  sudah  final  dan  sesuai  dengan  apa  yang
              diperintahkan  Presiden  sebagaimana  tertuang  dalam  PP  No  36/2021  terkait  besaran
              penghitungan upah.



              GUBERNUR BANTEN TOLAK MEREVISI BESARAN UMK

              Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menolak merivisi besaran kenaikan UMK. Orang pertama
              di pemprov ini tetap mempertahankan keputusannya, meski para buruh menggelar aksi demo
              dan  mogok  kerja.  la  menegaskan  keputusan  itu  sudah  final  dan  sesuai  dengan  apa  yang
              diperintahkan  Presiden  sebagaimana  tertuang  dalam  PP  No  36/2021  terkait  besaran
              penghitungan upah.
              "Sekalipun para buruh melakukan aksi beberapa kali dan sampai melakukan mogok kerja pun,
              keputusan itu tidak akan saya revisi, sebelum ada perintah langsung dari Presiden," tegas WH,
              Senin (6/12).

              la mengungkap apa yang diputuskan gubernur merupakan hasil ketetapan dari Presiden. Begitu
              pula dengan ketetapan UMK 2022 ini.

              "Kalau  tidak  sesuai  PP,  salah  saya  sebagai  gubernur.  Kalau  mau  mengikuti  ketidakpuasan
              mereka," ucapnya.

              Karenanya, ia mempersilakan para buruh menggelar aksi demo dan mogok kerja.

              "Bagi saya pantang melanggar aturan yang sudah ditetapkan," tandas WH.

              Cari Tenaga Baru
              Apalagi  dalam  pertemuan  dengan  para  pengusaha  dan  Apindo,  Wahidin  mengaku  mereka
              menyatakan tidak sulit mencari tenaga kerja yang baru.




                                                           64
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70