Page 60 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 60
Judul Pemkab Bentuk Tim Monitoring
Nama Media Galamedia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg4
Jurnalis B.105
Tanggal 2021-12-07 05:47:00
Ukuran 165x161mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 28.875.000
News Value Rp 144.375.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung H. Rukmana menyatakan, Bupati Bandung
HM. Dadang Supriatna sudah merekomendasikan usulan penetapan kenaikan upah minimum
kabupaten (UMK) 2022 sebesar 10 persen, namun akhirnya ditolak oleh Gubernur Jabar.
PEMKAB BENTUK TIM MONITORING
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung H. Rukmana menyatakan, Bupati Bandung
HM. Dadang Supriatna sudah merekomendasikan usulan penetapan kenaikan upah minimum
kabupaten (UMK) 2022 sebesar 10 persen, namun akhirnya ditolak oleh Gubernur Jabar.
"SK (Surat Keputusan) Gubernur itu secara legalitas berkaitan dengan payung hukum
pelaksanaan upah dan keluarnya penetaan UMK 2022. Pak Bupati Bandung sudah mengusulkan
keinginan dari teman-teman serikat pekerja, tapi ditolak Gubernur, ya sudah. Tapi itu sudah jadi
SK," kata Rukmana kepada wartawan di Hotel Sunshine Soreang, Senin (6/12).
Ditegaskan Rukmana, jika dari para serikat pekerja masih menolak SK tersebut bisa ditempuh
melalui jalur PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).
"Itu jalur resmi," katanya.
Menurutnya, upah atau UMK itu untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun ke bawah.
"Nah, untuk upah satu tahun ke atas itu, ada berkaitan dengan struktur dan skala upah. Sehingga
yuk kita sama-sama mendorong perusahaan untuk membuat struktur skala upah. Jangan sampai
upah minimum menjadi upah maksimum,'' tuturnya.
Rukmana juga mengajak kepada sejumlah pihak maupun serikat pekerja untuk mengawal
pelaksanaan upah.
"Jangan sampai upah tak naik, masih ada perusahaan yang bayar upah di bawah UMK,"
ungkapnya.
Tentunya dalam pengawalan itu, lanjut Rukmana, melibatkan stakehokler ketenagakerjaan, baik
dari pemerintah, pekerja maupun kesadaran dari para pengusaha untuk membayar upah.
59
