Page 80 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

Selain itu, Airlangga memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja masih juga tetap berlaku.
Pasalnya MK hanya menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat
strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Airlangga mengatakan,
pemerintah akan berkirim surat ke DPR untuk memasukkan revisi UU Cipta Kerja dan UU tentang
Pembentukan Perundang-Undangan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2022.

"Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU
Cipta Kerja tetap berlaku," ungkap Airlangga.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI Adi Mahfudz mengatakan, kebijakan
pengupahan tetap berlaku pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk formula
penetapan upah minimum berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan tetap
berlaku.

"Jadi sebetulnya yang dimaksud keputusan MK itu kan tidak boleh buat aturan yang baru, tidak
ada klausul pun yang menggugurkan aturan yang sudah ditetapkan," ujar Adi saat dihubungi,
Selasa (30/11).

Adi mengatakan, sesuai putusan MK yakni UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, masih tetap berlaku
sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana
yang telah ditentukan yakni dua tahun. Sebab itu, penetapan UMP dan UMK juga tetap
berdasarkan PP 36/2021 yang merupakan aturan pelaksana UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Adi
menerangkan, pemerintah tidak serta merta menetapkan PP 36/2021 begitu saja. Perumusan
PP tersebut berdasarkan kesepakatan tripartit yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh
termasuk dari akademisi.

Ia mengatakan, adanya PP tersebut memberi kepastian hukum, perlindungan bagi dunia usaha
dan perlindungan bagi pekerja/buruh.

"Jangan sampai kita memberikan yang tidak berlandaskan hukum, Mari kita jalankan fungsi
sesuai dengan kewenangan kita masing-masing yang telah diatur sesuai peraturan dan regulasi
yang ada," ujar Adi..

79