Page 79 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

SIAP-SIAP, BURUH AKAN DEMO BESAR-BESARAN & MOGOK KERJA UNTUK
BATALKAN UMP UMK 2022
Upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 sudah
ditetapkan. Tak puas dengan kenaikan UMP dan UMK tahun 2022, buruh akan menggelar aksi
unjuk rasa besar-besaran dan mogok kerja. Kenaikan UMP dan UMK tahun 2022 sangat kecil.
Seperti diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan, besaran kenaikan UMP tahun 2022 sangat
kecil. Hal ini karena kondisi ekonomi dan inflasi yang menjadi dasar perhitungan UMP, bernilai
kecil.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat UMP pada tahun 2022 naik rata-rata sebesar
1,09%.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan besaran kenaikan UMP itu saat
menggelar konferensi pers tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Pekerja 2022 pada 16
November 2021. Kebijakan penetapan Upah Minimum diatur dalam Undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Berikut data perbandingan UMP tahun 2021 dan 2022 Sebagai perbandingan, berikut daftar UMK
tahun 2021 di Jawa Tengah / Jateng: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi dan mogok kerja mendesak pemerintah
menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah disepakati dan diputuskan aksi buruh tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota di seluruh
Indonesia akan terus dilakukan mulai tanggal 6 sampai 10 Desember.2021 aksi-aksi buruh di
masing-masing provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan berlangsung yang melibatkan
puluhan ribu buruh," ujar Iqbal ketika dikonfirmasi, Senin (6/12).

Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa nasional akan dipusatkan di Istana Negara, Gedung
Mahkamah Konstitusi, dan Balaikota DKI Jakarta. Hal itu rencananya akan dilakukan pada 8
Desember yang melibatkan sekitar 50.000 hingga 100.000 buruh dari Jabodetabek yang berasal
dari 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional.
Lalu, lanjut Iqbal, aksi unjuk rasa akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 serempak di
seluruh Indonesia di masing-masing daerah. Kemungkinan besar aksi akan diikuti ratusan ribu
bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan buruh di daerah masing-masing, provinsi
kabupaten/kota.
"Rencana aksi mogok nasional yang melibatkan 2 juta buruh di seluruh Indonesia belum kami
putuskan tanggal nya karena atas permintaan kawan - kawan daerah aksi akan difokuskan ke
daerah terutama bupati/walikota dan gubernur harus merubah SK tentang kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) dan UMK," ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan, terdapat tiga tuntutan yang akan disuarakan pada aksi-aksi tersebut.
Pertama, mencabut UU Cipta Kerja sesuai keputusan MK yang sudah menyatakan
inkonstitusional bersyarat dan cacat formil. Kedua, mencabut PP 36/2021 tentang pengupahan
yang dinilai sudah inkonstitusional dan cacat formil menurut keputusan MK.

"Ketiga, cabut SK gubernur tentang UMP DKI dan UMK di seluruh kabupaten/kota di seluruh
Indonesia," ucap Iqbal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan UU Cipta
Kerja yang disahkan tahun lalu itu tetap berlaku secara konstitusional. Hal itu berlaku hingga
diterbitkannya aturan perbaikan yang paling lama 2 tahun.

78