Page 77 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 77
Pengupahan. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa aturan tersebut
inkonstitusional dan membutuhkan revisi.
"SK gubernur tentang UMK 2022 yang mengacu pada PP 36/2021 bagi kami cacat hukum karena
PP 36/2021 sebagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja telah diperintahkan untuk
ditangguhkan MK," terangnya. Karena itu, para buruh menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim
merevisi ketetapan yang telah disahkannya itu. Pihaknya akan terus memperjuangkan kenaikan
upah bagi para pekerja.
"Hari ini (kemarin) SPSI bersama seluruh serikat pekerja/serikat buruh menuntut agar gubernur
Banten merevisi SK UMK 2022 yang mengabaikan kepentingan dan aspirasi pekerja," tegasnya.
Agus, koordinator lapangan buruh Kota Tangerang, mengatakan bahwa buruh di Kota Tangerang
akan mogok kerja pada 6-10 Desember 2021. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan
terhadap kenaikan UMK yang terlalu kecil, yakni Rp 23.000.
"Sebenarnya perusahaan ngikut buruh juga. Naiknya (UMK Kota Tangerang 2022) aja baru Rp
23.000," katanya, (dom/col/ind)
76
