Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2020
P. 187
Alih-alih membahas RUU Cipta Kerja, menurut Iqbal, DPR sebaiknya fokus
membantu pemerintah memikirkan upaya mengatasi penyebaran virus Corona.
Selain itu, DPR juga diminta memberi masukan pada pemerintah terkait potensi
ancaman PHK yang akan terjadi akibat virus Corona dan setelah pandemi ini
berakhir.
"DPR bersama pemerintah fokus memikirkan cara yang efektif dan cepat untuk
mengatasi penyebaran virus Corona. Salah satunya dengan meliburkan buruh
dengan tetap membayar upah penuh, sebagai langkah social distancing. Sampai
hari ini jutaan buruh masih bekerja di perusahaan, mereka terancam nyawanya,"
tuturnya.
KSPI melihat ada empat alasan yang akan menyebabkan terjadinya PHK besar-
besaran di tengah dan pasca pandemi Corona, yaitu menipisnya bahan baku,
anjloknya nilai tukar rupiah, industri pariwisata yang merosot, dan anjloknya harga
minyak mentah. KSPI juga punya sejumlah alasan menolak omnibus law RUU Cipta
Kerja, di antaranya outsourcing seumur hidup hingga potensi hilangnya jaminan
sosial dan hak cuti.
"KSPI berharap anggota DPR RI mendengarkan suara buruh Indonesia dengan
menghentikan pembahasan onmnibus law RUU Cipta Kerja sampai pandemi Corona
selesai dan tidak terjadi ancaman darurat PHK pasca pandemi Corona," pungkasnya.
Page 186 of 274.
