Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2020

Title DPR DESAK PEMERINTAH LARANG TKA MASUK INDONESIA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 03 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200403082705-32-489859/dpr-des ak-
Page/URL
pemerintah-larang-tka-masuk-indonesia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk
menekan penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia, khususnya transmisi
dari luar negeri. Untuk itu, Komisi IX DPR mendesak pemerintah mengeluarkan
kebijakan melarang Tenaga Kerja Asing masuk ke wilayah Indonesia. Desakan itu
muncul dalam rapat kerja virtual antara Komisi IX dengan pemerintah pada Kamis
(2/4) malam hingga Jumat (3/4) dini hari.

"Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI
untuk melarang Tenaga Kerja Asing (TKA) memasuki wilayah Indonesia selama
masih pandemi covid-19," kata Wakil Ketua DPR Komisi IX Fraksi PKB Nihayatul
Wafiroh saat membacakan simpulan rapat, Jumat (3/4) dini hari.

Seperti diketahui pemerintah telah membatasi warga negara asing (WNA) masuk ke
Indonesia per Kamis (2/4). Namun ada pengecualian terhadap enam kategori, satu
di antaranya TKA yang bekerja untuk proyek strategis nasional dan tenaga
kedinasan. Selain soal transmisi dari luar negeri, DPR juga mendesak pemerintah
melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI). Pemerintah diminta untuk menjamin
perlindungan, memberikan program bantuan sosial, dan menyediakan tes Covid-19
bagi pekerja yang akan kembali ke daerah asal mereka. Kemudian DPR juga
meminta Kementerian Kesehatan untuk segera meningkatkan pelayanan dalam
menanggulangi corona. Selain menambah kapasitas rumah sakit, Kemenkes juga
diminta memperluas tes kesehatan bagi masyarakat.

"Percepatan deteksi Covid-19 di masyarakat melalui penggunaan swab test (PCR)
dan rapid test sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk rumah sakit dan laboratorium
baik milik pemerintah maupun swasta," tutur Nihayatul.

Dalam rapat itu, parlemen juga mendesak pemerintah memperluas jaringan rumah
sakit dan laboratorium agar penanganan pasien virus corona bisa dilakukan merata
di Indonesia. Pemerintah pun diminta memperluas inovasi Obat Modern Asli
Indonesia (OMAI) dan vaksin bagi penanganan Covid-19.

Rapat DPR dengan pemerintah digelar secara virtual sejak Kamis (2/4) pukul 16.00
WIB hingga Jumat (3/4) pukul 02.35 WIB. Rapat dihadiri oleh 51 orang anggota
Komisi IX DPR RI. Sementara pemerintah diwakili Menteri Kesehatan Terawan Agus
Putranto, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Plt. Kepala BP2MI, Tatang Budie Utama
Razak. (dhf/osc).

Page 202 of 274.