Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2020
P. 65
Title PEMPROV JATIM BERI RP600 RIBU BUAT WARGA YANG KENA PHK
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 05 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200405093148-92-490410/pemprov- jatim-
Page/URL
beri-rp600-ribu-buat-warga-yang-kena-phk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan stimulus ekonomi berupa
tunjangan Rp600 ribu per bulan kepada warganya yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja ( PHK ) akibat dampak sosial dan ekonomi pandemi virus corona.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo
menyebut dana Rp600 ribu itu akan masuk ke rekening masing-masing warga yang
terdaftar.
"Kalau mereka juga ingin mengikuti pelatihan kerja dilakukan secara daring karena
aturan social distancing. Lembaga pelatihan kerja atau Balai Latihan Kerja yang
melatih dapat stimulus Rp1 juta untuk setiap orang yang dilatih," ujarnya, dikutip
Antara, Minggu (5/4).
Kerangka kartu prakerja, Himawan melanjutkan, saat ini diubah menjadi stimulus
ekonomi bagi pekerja yang mengalami PHK atau dirumahkan. Ia mengaku telah
bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk mendata
jumlahnya. Tidak cuma pekerja wilayah setempat, stimulus ekonomi tersebut juga
akan menyasar pekerja migran yang pulang ke Indonesia karena habis masa
kontraknya atau terkena dampak pandemi covid-19.
Akhir pekan lalu, Disnakertrans Jatim telah mendaftarkan sebanyak 7.177 orang dari
berbagai daerah di wilayah setempat untuk mendapatkan stimulus ekonomi dari
Kementerian Ketenagakerjaan. Dari jumlah yang terdaftar, sebanyak 6.111 pekerja
di antaranya berstatus dirumahkan, 852 orang terkena PHK, dan 214 orang pekerja
migran Indonesia sudah tidak bekerja atau kontrak kerjanya habis.
"Pendataan masih terus berlangsung. Rencananya akan kami daftarkan lagi pada
Rabu, 8 April mendatang," ujarnya.
Sementara itu, pendataan bagi karyawan perhotelan yang dirumahkan atau terkena
PHK bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Menurut Himawan, tercatat mulai 1 Maret sampai sekarang, sebanyak 3.188
karyawan perhotelan telah dirumahkan dan terkena PHK sebagai dampak sosial
ekonomi dari pandemik COVID-19.
"Mereka juga berhak mendapatkan jaring pengaman sosial atau social safety net,"
tandasnya. (Antara/bir).
Page 64 of 274.
