Page 25 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menilai, usulan kenaikan
upah minimum 7%-10% sangat memberatkan industri keramik. Asaki berharap pemerintah
dapat memutuskan hasil yang terbaik dan adil untuk kedua belah pihak, baik pelaku industri
maupun pekerja.

Asaki tak menampik adanya rencana kenaikan upah minimum bagi pekerja pada tahun 2022.
"Yang harus dicermati adalah besaran kenaikan gaji ini agar tidak membebani industri keramik
yang baru bangkit usai penerapan PPKM darurat pada Juni lalu," ujar dia. Senin (1/11).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita
Wirawasta menilai, usulan KSPI yang meminta upah minimum naik 7%-10% jelas memberatkan.
Sebab, selama periode PSBB maupun PPKM, modal kerja para anggota APSyFI sudah tergerus
banyak.

Beban pengeluaran bakal bertambah seiring pemberlakuan pajak karbon pada tahun depan.
Industri tekstil juga tertekan akibat kenaikan harga batubara dan minyak mentah global.
"Sebetulnya, dengan kondisi saat ini kenaikan di atas 5% sudah memberatkan," ungkap dia,
kemarin.

Setali tiga uang, Ketua Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) Mira Sonia menganggap,
usulan kenaikan upah minimum tidak sesuai SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M/l 1/H K.04/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Memang, dalam industri outsourching, perusahaan alih daya biasanya akan mengambil
keuntungan melalui management. fee. Ketika upah minimum naik, maka management fee yang
diperoleh perusahaan juga ikut naik. Namun pandemi Covid-19 menyebabkan bisnis outsourcing
tertekan.

"Kenaikan upah minimum akan mempersulit dunia usaha dan menyebabkan gelombang PHK
besar-besaran di tengah kondisi krisis. Ini adalah potensi dampak negatif kepada para pekerja,
terutama tenaga alih daya," ungkap Mira, Senin (1/11).

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja
menyatakan, perihal kenaikan upah minimum sebenarnya sudah diatur mekanismenya dalam PP
No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Saat ini yang utama dilakukan pusat perbelanjaan
adalah efisiensi," sebut dia.

Dimas Andi Shadewo

24