Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2019
P. 59
Hal itu dikatakan dalam acara 'Dialog Pengaturan Syarat Kerja Non Diskriminasi
dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)' di Kota Serang, Banten.
Retna mengatakan pemerintah membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi
dari Pemda, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha
dalam mencegah ketidaksetaraan dan diskriminasi di tempat kerja.
Menurut Retna, salah satu aspek pembangunan Hubungan Industrial yakni
penerapan kesempatan kerja dan perlakuan sama tanpa diskriminasi dalam
pekerjaan.
"Kemnaker telah menempuh upaya penguatan kualitas syarat kerja yang non
diskriminasi di tempat kerja yang dituangkan melalui pembuatan PKB di
perusahaan," kata Retna.
Retna menambahkan, diskriminasi merupakan segala bentuk pembedaan,
pengabaian, pengistimewaan atau pilih kasih yang dilakukan berdasarkan ras, warna
kulit, jenis kelamin, agama, paham politik, pencabutan (ekstraksi) secara nasional
atau asal usul sosial dan kondisi fisik (penyandang disabilitas dan HIV/AIDS), yang
berdampak pada penghapusan atau hambatan terhadap kesetaraan kesempatan
atau perlakuan dalam pekerjaan.
Retna mengungkapkan dasar ketenagakerjaan nasional melalui perlindungan
kepada pekerja/buruh sejak proses sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah
bekerja juga termuat dalam Pasal 5 dan 6 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan.
Selain memperingati 100 tahun International Labour Organization (ILO), Retna
menegaskan dialog digelar bertujuan untuk meningkatkan komitmen dari seluruh
pihak terkait untuk menerapkan syarat kerja non diskriminasi di tempat kerja dalam
upaya menghapus segala bentuk diskriminasi dalam ketenegakerjaan.
Sementara itu, Kadisnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan untuk
mewujudkan kesetaraan dan perlakuan sama dalam pekerjaan maka segala
kebijakan termasuk pelaksanaanya ditujukan untuk menghapuskan diskriminasi di
dunia kerja.
Menurut Hamidi, hal itu selaras dengan tujuan Konvensi ILO Nomor 100 tentang
Pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang
sama nilainya dengan yang telah diratifikasi UU Nomor 80 Tahun 1957 dan Konvensi
Page 58 of 68.
