Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2019
P. 55
Lalu paham politik, pencabutan (ekstraksi) secara nasional atau asal usul sosial dan
kondisi fisik (penyandang disabilitas dan HIV/AIDS).
Semua itu berdampak pada penghapusan atau hambatan terhadap kesetaraan
kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan.
Lebih lanjut, Retna menyatakan, dasar Ketenagakerjaan Nasional melalui
perlindungan kepada pekerja atau buruh sejak proses sebelum bekerja, selama
bekerja dan sesudah bekerja juga termuat dalam Pasal 5 dan 6 UU Nomor 13 Tahun
2013 tentang Ketenagakerjaa.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi (Kadisnakertrans) Provinsi Banten, Al
Hamidi dalam sambutannya mengatakan, untuk mewujudkan kesetaraan dan
perlakuan sama dalam pekerjaan maka segala kebijakan termasuk pelaksanaanya
ditujukan untuk menghapuskan diskriminasi di dunia kerja.
Hal tersebut, kata Hamidi, selaras dengan tujuan Konvensi ILO No.100 tentang
Pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang
sama.
Nilainya pun telah diratifikasi UU Nomor 80 Tahun 1957 dan Konvensi ILO No.111
tentang Diskriminasi Dalam Ppekerjaan dan Jabatan yang telah diratifikasi melalui
UU Nomor 21 Tahun 1999.
"Salah satu pilar untuk mewujudkan pekerjaan yang layak dengan memperhatikan
hak-hak mendasar di tempat kerja. Salah satunya pencegahan terjadinya
diskriminasi di tempat kerja, " katan Hamidi yang mewakili Direktorat Jenderal
(Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Tenaga
Kerja Kemnaker
Untuk mencegah adanya diskriminasi di tempat kerja, Hamidi berpendapat dimulai
sejak proses rekruitmen. Sedangkan saat bekerja (dimulai saat tandatangan PP PKB)
sudah diberikan antisipasi diskriminasi.
Salah satunya tak ada perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan dan
jabatan-jabatan tertentu di perusahaan-perusahaan.
"Hak-hak perempuan harus diberikan sesuai peraturan UU yang belaku. Termasuk
sarana hubungan industrial yang ada di perusahaan dipenuhi pihak perusahaan.
Semua itu dapat diantisipasi termasuk diskriminasi setelah bekerja, " katanya.
"Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Banten sudah melakukan pembinaan terhadap
tenaga kerja perempuan termasuk melindungi pekerja perempuan di malam hari
dan melindungi hak-haknya, " katanya.
Page 54 of 68.
