Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2019
P. 46
Di antaranya, ada yang belum melaporkan soal status pekerjanya yang sudah tidak
terikat kerja dengan perusahaan serta ada perusahaan yang pekerjanya merupakan
pekerja kontrak musiman, namun selesai kontrak belum dilaporkan sehingga masih
muncul tunggakan.
Selain itu, lanjut dia, ada pula perusahaan yang masih menghadapi kesulitan terkait
administrasinya.
"Perusahaan yang diundang merupakan perusahaan skala menengah bawah,"
ujarnya.
Dengan adanya pertemuan tersebut, dia berharap mereka lebih tertib karena
sekaligus menjadi ajang konsultasi terkait permasalahan yang mereka hadapi.
Semua permasalahan yang mereka hadapi, kata dia, harus dilaporkan, termasuk
karyawannya yang keluar atau masa kontrak kerja karyawannya sudah berakhir
agar tidak muncul tunggakan.
"Sepanjang belum ada pelaporan terhadap pekerja yang tercatat mengikuti program
jaminan sosial ketenagakerjaan, maka kewajiban pembayaran iuran setiap bulannya
akan tetap muncul," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan
hak bagi para pekerja, sedangkan bagi pemberi kerja atau perusahaan merupakan
kewajiban.
Kewajiban tersebut, diatur melalui Undang-Undang nomor 24/2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah nomor 86/2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan
Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha,
pembekuan izin dalam mengikuti tender proyek, larangan izin untuk mempekerjakan
tenaga kerja asing yang tertera pada pasal 9 PP 86/2013, sedangkan pada pasal 55
UU nomor 24/2011 dijelaskan tentang sanksi pidana dapat dikenakan kepada
pemberi kerja.
Perusahaan yang dihadirkan juga mendapatkan sosialisasi terkait program jaminan
sosial ketenagakerjaan, mulai dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang
diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, meliputi JKM (Jaminan Kematian), JHT
(Jaminan Hari Tua), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JP (Jaminan Pensiun)
hingga besarnya pembayaran iurannya setiap bulan.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin Editor: Faisal Yunianto COPYRIGHT (c)2019 .
Page 45 of 68.
