Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 165
rapat saat ini banyak dilaksanakan secara virtual.
"Undang-undang itu kan bukan untuk kepentingan DPR dan pemerintah saja.
Undang-undang akan mengikat seluruh rakyat. Karena itu, pembahasannya sedapat
mungkin mendengar dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sebanyak-
banyaknya," ujar Saleh.
Diketahui, Ketua DPR Puan Maharani tidak membacakan surat presiden agar
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat dilakukan pembahasan
oleh anggota dewan, saat pembukaan masa persidangan ketiga pada Senin
(30/3/2020).
Diketahui, Pimpinan DPR telah menerima surat presiden, naskah akademik, dan draf
RUU Omnibus Law Cipta Kerja .
Penyerahan berkas tersebut, disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani di gedung Nusantara III DPR, Jakarta,
Rabu (12/2/2020).
"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR bersama Pemerintah dan DPD sesuai
kewenangannya akan melakukan pembahasan terhadap sejumlah RUU pada
Pembicaraan Tingkat I," ujar Puan saat rapat paripurna.
Sejumlah RUU tersebut di antaranya, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja
Sama dalam Bidang Pertahanan.
Kemudian, RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang merupakan
carry over dari periode keanggotaan DPR RI 2014-2019.
"DPR dan Pemerintah sepakat untuk melanjutkan Pembahasan Tingkat I," papar
Puan.
Selanjutnya, RUU tentang Daerah Kepulauan, yang telah diusulkan oleh DPD RI dan
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
Menurutnya, terdapat 50 judul RUU yang telah menjadi Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Prioritas pada tahun 2020.
Page 164 of 179.
