Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 169
Dalam rapat bersama Komisi III melalui telekonferensi hari ini, Yasonna
menjelaskan soal kedatangan 49 TKA asal China di Kendari. Yasonna mengatakan
para TKA itu masih boleh masuk wilayah RI karena saat itu belum berlaku
Permenkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang
Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.
Menurut Yasonna, saat kejadian masuknya TKA China ke Kendari itu masih berlaku
Permenkum HAM Nomor 7 Tahun tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam
Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.
"Kejadian yang ada di Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, yang 49.
Karena dia masih sesuai dengan Permenkum HAM Nomor 7 pada waktu itu, yaitu
mereka karantina di negara ketiga yang bebas COVID, belum dinyatakan oleh WHO
sebagai daerah yang terpapar besar," ujar Yasonna.
Yasonna mengatakan 40 TKA dari China itu dinyatakan sehat dan tidak ada yang
positif COVID-19. Menurutnya, kedatangan TKA dari China di Kendari itu tidak
melanggar undang-undang.
"Dan kemudian memperoleh surat keterangan sehat, dan kemudian dikarantina di
negara Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka ini
tidak bertentangan dengan undang-undang karena mereka mengurus visa
karantina. Tidak ada satupun setelah dites oleh Kemenkes, Kantor Kesehatan
Pelabuhan, tidak ada satu pun yang terpapar virus COVID-19," jelasnya.
Penjelasan Yasonna soal Kemunculan Luhut yang Membela TKA China
Kemunculan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang
membela 49 TKA asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara, disoal Komisi III DPR.
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mempertanyakan mengapa bukan Yasonna
yang memberi penjelasan soal kedatangan TKA dari China di masa pandemi virus
Corona.
"Kenapa yang jawab kok Menko Maritim, kalau SOP-nya semua berlaku sesuai
aturan?" tanya Sahroni dalam rapat bersama Menkum HAM melalui telekonferensi.
Yasonna pun memberi penjelasan bahwa hal itu sudah sesuai dengan hasil rapat
yang juga dihadiri Luhut dan Yasonna. Menurutnya, Luhut meminta untuk
menjelaskan sendiri perihal kedatangan TKA China itu.
"Masalah Sultra seperti yang sudah saya jelaskan, sesuai dengan ketentuan
Permenkum HAM, kenapa Pak Menko (Luhut) yang menjelaskan. Jadi itu hasil rapat
di Kemenko Maritim yang dihadiri oleh Menaker dan Menlu, karena ini menyangkut
isu domain Kemenkum HAM, tapi juga menyangkut investasi," jelas Yasonna.
"'Jadi biar saya yang menjelaskan', kata Pak Menko Maritim," lanjutnya.
Page 168 of 179.
