Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 54
Sementara itu, Direktur Pusat Penyelesaian Permasalahan Warga Negara Indonesia
di Malaysia Muhammad Zainul Arifin mengatakan pihaknya hanya bisa berharap
agar pandemi ini lekas selesai. Kendati demikian, dia juga menilai perlunya
perlindungan dari pemerintah bagi para PMI di negara tempat mereka bekerja.
Pasalnya, mengacu pada UU No 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota
diamanatkan mengurus kepulangan PMI dalam hal tejadi peperangan, bencana
alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah.
"Jadi Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap PMI/TKI, Maka Presiden harus
turun tangan karena jumlah PMI di Malaysia jutaan orang yang terdampak dari
kebijakan lockdown di negara itu. Terlebih lagi PMI meyumbang Rp119 triliun
menyumbang Devisa Nasional Per 2017," ujarnya.
Page 53 of 179.
