Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 51
"Dari kasus tersebut pemerintah tidak boleh anggap remeh sebagaimana
sebelumnya pemerintah sepele dengan masuknya covid-19 ke Indonesia yang
berdadmpak sangat buruk," katanya.
Pemerintah jangan lamban
Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan, Maswan Tambak mengatakan,
terhadap kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh perusahaan
lain apabila pemerintah lambat atau sama sekali tidak mengambil tindakan tegas
terhadap perusahaan.
"Untuk memastikan perlindungan pada pekerja dan buruh jangan juga nantinya
jangan sampai terhambat oleh administrasi atau koordinasi antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah," katanya.
Pasalnya, lanjut Maswan, dalam hal seperti ini pekerja/buruh membutuhkan
kepastian. Tentang dasar hukum perlindungan pekerja sudah ada regulasinya. Mulai
dari Pasal 27 Ayat (2), 28 H Ayat (1), 28 I Ayat (4) UUD 1945, pasal 86 dan pasal
87 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 12
Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang konvensi pengesahan tentang Hak
ekonomi, sosial dan budaya.
"Dan masih banyak peraturan lainnya artinya melalui banyaknya peraturan yang
mengatur seharusnya negara juga harus serius pada sektor tenaga kerja dalam
bentuk tindakan yang cepat dan tepat," katanya.
Sanksi ke perusahaan yang abaikan keselamatan pekerja
Karena itu, LBH Medan meminta agar pemerintah segera menerbitkan aturan
hukum yang tegas dan mengikat untuk agar para pekerja terlindungi atau terhindar
dari penularan Covid-19. Kemudian mengawasi dan memberi sanksi terhadap
perusahaan yang melanggar ketentuan hukum dengan tidak melaksanakan
kewajibannya.
Kewajiban itu, lanjutnya, dalam memberikan hak pekerja seperti keselamatan dan
kesehatan kerja kemudian, Upah yang layak dan agar pemerintah memastikan tidak
ada Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Covid-19.
"Pemerintah harus memastikan penutupan sementara tempat tempat kerja/pabrik
sesuai dengan amanat pasal 59 ayat (3) huruf a UU No 06/2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor
21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Covid-19 seraya memastikan diterimanya hak-hak pekerja
dari pengusaha dan pemerintah," katanya.
Page 50 of 179.
