Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 50

Title          LBH MEDAN: PEKERJA DAN BURUH RENTAN TERDAMPAK COVID-19, HARUS MENDAPAT
                              PERLINDUNGAN
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      01 April 2020
               Page/URL       https://regional.kompas.com/read/2020/04/01/15111051/lbh-medan-pekerja -dan-
                              buruh-rentan-terdampak-covid-19-harus-mendapat
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta pemerintah pusat dan daerah
               untuk dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja dan mengawasi
               perusahaan selama masa pandemi virus corona atau Covid-19. Direktur LBH Medan,
               Ismail Lubis dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pekerja merupakan salah
               satu kelompok rentan terdampak pandemi Covid-19 baik itu dalam konteks
               kesehatan maupun ekoknomi.

               "Kesehatan para pekerja sangat rentan kerena lingkungan kerja yang berkelompok
               dan lingkungan kerja yang mungkin tidak steril atau belum menerapkan K3,"
               katanya, Selasa (1/4/2020).


               Dijelaskannya, dalam konteks ekonomi juga merupakan hal yang sangat penting
               untuk disikapi karena status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang
               ditetapkan pemerintah akan berdampak pada pengurangan/penghentian aktifitas
               pekerja/buruh. Hal tersebut, menurutnya juga akan berdampak pada
               penghasilan/hak pekerja/buruh yang mungkin saja dikurangi atau bahkan tidak
               diberikan oleh pengusaha.

               PSBB


               Menurutnya, dalam keadaan PSBB, pemerintah harus bertanggung jawab dalam
               perlindungan, pemenuhan hak pekerja serta aktif mengawasi perusahaan yang tidak
               memperhatikan kepentingan kesehatan dan hak-hak pekerja/buruh.

               Sejauh ini, lanjut dia, pemerintah dalam hal ini menteri ketenagakerjaan RI baru
               mengeluarkan Surat Edaran Nomor : M/3HK.04/III/2020 tentang perlindungan
               pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka peanganan dan
               penanggulangan Covid-19. Surat Edaran, lanjutnya, juga masih sangat tidak
               memihak kepada pekerja/buruh karena secara hukum Surat Edaran tersebut hanya
               berlaku terhadap internal pemerintah.

               "Artinya tidak menutup kemungkinan pengusaha tidak patuh terhadap Surat Edaran
               tersebut tentu hal tersebut sangat mengancam pekerja/buruh," katanya.

               Ismail melanjutkan, berdasarkan informasi diperolehnya, pada masa masa pandemi
               covid-19 ini salah satu perusahaan di Kota Medan melakukan PHK tanpa meberikan
               Hak pekerja.



                                                       Page 49 of 179.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55