Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 60
Anggota DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menyayangkan hal tersebut.
Pasalnya, pemerintah sudah melarang kedatangan WNA untuk sementara di tengah
pandemi virus corona.
"Saya menyayangkan sikap pemerintah yang mengizinkan masuknya TKA asal China
ke Bintan, Kepulauan Riau. Pasalnya, pemerintah sebelumnya telah memutuskan
untuk menghentikan sementara semua kunjungan dan transit WNA ke Indonesia.
Tidak hanya bekerja, tetapi juga yang hendak berwisata," kata Saleh, lewat pesan
singkat, Rabu (1/3/2020).
Menurut Saleh, pemerintah tetap harus waspada. Meski puluhan TKA China tersebut
sudah dilakukan pengecekan suhu tubuh, bukan berarti semuanya aman dari virus
corona.
"Ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa pemeriksaan suhu badan tidak serta
merta menandakan seseorang tidak terinfeksi. Sebab, masa inkubasi virus ini adalah
14 hari," ucapnya.
Saleh tidak mengerti apa yang melatarbelakangi 39 TKA China tersebut
diperbolehkan masuk. Apalagi mereka datang dari negara tempat episentrum virus
corona pertama kali diketahui. Dia menilai, ada perlakuan dan keistimewaan yang
diberikan kepada TKA China tersebut.
"Perlu ditanyakan neh kepada kementerian luar negeri, kementerian tenaga kerja,
atau pihak imigrasi. Merekalah seharusnya yang paling mengetahui persoalan ini,"
ujarnya.
Berkenaan dengan telah masuknya TKA tersebut ke Indonesia, Saleh mendorong
agar pemerintah dapat melakukan pemantauan dan pemeriksaan lebih ketat.
"Tentu tidak ada salahnya untuk sementara mereka dipulangkan dulu ke negaranya.
Jika nanti situasi memungkinkan, akan dipikirkan lagi kemungkinan mereka untuk
kembali dan bekerja di Indonesia," tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi meminta pemerintah ada
aturan jelas untuk melarang WNA masuk.
"Saya rasa Kapolri perlu mempertegas lagi ke jajaran nya mengenai pasal di PP
21/2020 PSBB dimana ada pembatasan kegiatan penduduk. Apakah ini secara
hukum bisa digunakan dalam menghalau TKA PT BAI di Bintan, atau ada multi
tafsir?," kata Bobby, Rabu (1/4/2020).
"Sehingga ada kejelasan, dan tidak ada yang bingung disana dari Bupati sampai
kadisnakernya. Karena polisi yang ada di Garda depan dalam melindungi rakyat dari
Covid 19," sambung dia.
DPR ingin pemerintah melakukan koordinasi kelembagaan yang jelas. Apakah ada
aturan multitafsir soal pelarangan WNA dan TKA, atau ada kelonggaran khusus
Page 59 of 179.
