Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 61
kepada TKA China tersebut. Hal ini, kata Bobby, harus ditanyakan ke Kapolri,
Mendagri, Kemenlu dan Menkopolkam.
"Karena polisi kan hanya alat nya, kebijakan itu di pemerintah pusat. Jangan-jangan
memang ada ke khususan yang belum disampaikan ke publik mengenai pasal di PP
tersebut," kata Bobby.
DPR, lanjut Bobby akan mengelaborasi hal tersebut melalui Komisi III yang bermitra
dengan Polri dan Imigrasi. Menurutnya, himbauan pemerintah menghentikan WNA
masuk sudah benar. Tapi, menjadi multitafsir lantaran tidak ada sanksi.
"Mamanya larangan kalo gak ada sangsi ya jadi himbauan. Ini perlu secara teknis
diperjelas, saya juga paham pemerintah tidak ingin terlalu kaku seperti di India yang
malah berantakan. Tapi multitafsir ini perlu disampaikan sampai ke Pemda seperti
hal nya case Bintan ini," tandas Bobby..
Page 60 of 179.
