Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 63
"Kami sudah berupaya menenangkan masyarakat. Tolong untuk tidak dibuat lagi
karena masyarakat sekarang lagi risau, resah menghadapi COVID-19, jangan
tambah masalah baru," katanya.
Apri mengatakan keputusan Pemkab Bintan mengusir 39 TKA ilegal berkebangsaan
China sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seandainya, TKA itu bekerja di PT BAI
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemkab Bintan tidak akan melarang.
Perusahaan seharusnya mengantongi Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
untuk mempekerjakan 39 orang TKA tersebut. "Sampai sekarang tidak ada IMTA,"
ujarnya.
Ia menegaskan Pemkab Bintan memberi apresiasi terhadap PT BAI yang telah
berinvestasi belasan triliun rupiah, namun bukan berarti aturan diabaikan, apalagi
dalam kondisi masyarakat yang saat ini resah menghadapi COVID-19. Keresahan
masyarakat, terutama yang baru di-PHK oleh perusahaan yang mengalami kerugian
akibat pengaruh COVID-19, perlu diperhatikan.
Saat mereka berstatus sebagai pengangguran, PT BAI mempekerjakan TKA.
"Kami memahami kondisi psikologis masyarakat. Tentu kami berada di depan
mereka agar tetap tenang," tuturnya.
Protokol kesehatan seharusnya juga dilakukan, bukan di Kamboja maupun di
Thailand, melainkan juga di Indonesia. Mereka masuk melalui Jakarta, seharusnya
dikarantina selama 14 hari di Jakarta.
"Ini baru hari ini diperiksa kesehatannya melalui tes cepat (rapid test). Ini pun
berdasarkan inisiatif kami," katanya.
Direktur PT BAI, Santoni, mengatakan, dirinya baru mengetahui 39 orang TKA
berkebangsaan China itu setelah mereka berada di Batam. Dari Batam baru dibawa
ke Bintan.
Menurut dia, para TKA itu bukan pekerja kasar, melainkan konsultan ahli. Mereka
yang mengarahkan para pekerja untuk menggunakan peralatan.
"Kami membutuhkan mereka, karena pekerjaan kami terhambat. Kemungkinan
target menyelesaikan smelter tahun ini, tidak terealisasi," katanya.
Ia meminta pertimbangan Pemkab Bintan agar para TKA itu tidak dipulangkan ke
Jakarta. Di Jakarta, menurut dia kemungkinan akan menimbulkan permasalahan
baru lantaran ruang gerak TKA itu terbatas karena kebijakan pemerintah setempat.
Kondisi ini justru menimbulkan permasalahan baru jika disiarkan di media nasional.
"Saya berjanji, ini yang terakhir, saya tidak akan mengulanginya lagi," ucapnya.
Santoni juga bersedia seluruh TKA itu mengikuti protokol kesehatan seperti
dikarantina selama 14 hari. "Kami bersedia mereka dikarantina," katanya.
Page 62 of 179.
