Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 OKTOBER 2019
P. 16
Seluruh sistem penyelenggaraan pemerintahan diperbaharui agar dapat berjalan
baik.
"Salah satu upaya yang dilakukan bersama di Kementerian Ketenagakerjaan adalah
identifikasi hal yang sudah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang terkait dengan
implementasi reformasi birokrasi," ujarnya.
Reformasi yang dilakukan itu pun telah membuat Kementerian Ketenagakerjaan
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dalam 3 tahun terakhir.
Khairul juga mengapresiasi evaluasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sehingga dapat
memotivasi pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus merealisasikan
perbaikan, serta inovasi.
"Kami telah menyiapkan berbagai upaya dalam rangka adanya evaluasi dari
Kemenpan-RB," katanya.
Sementara itu, Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan di Kemenpan-RB, mengapresiasi komitmen seluruh
pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang melakukan reformasi birokrasi.
" Kehadiran seluruh pejabat dalam evaluasi ini sangat diapresiasi, karena
menunjukkan kesungguhan dan komitmen pimpinan tinggi Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menerapkan reformasi birokrasi," katanya.
Yusuf menyebut evaluasi akan dilakukan di seluruh unit eselon I Kementerian
Ketenagakerjaan. Evaluasi tersebut mencakup implementasi reformasi birokrasi,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan survei integritas
jabatan.
Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi penerapan zona integritas di BBPLK
Bandung, BBPLK Semarang, BBPLK Bekasi, dan Direktorat PPTKA.
"Evaluasi ini bertujuan untuk melihat kemajuan program reformasi birokrasi dengan
sasaran utama mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang
efektif dan efisien, serta mampu memberikan layanan publik secara prima kepada
masyarakat," ucapnya.
Page 15 of 82.
