Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 OKTOBER 2019

"Poin utamanya, kita harus melakukan perubahan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa puas dalam merasakan
pelayanan," kata Khairul.

Selain layanan, Khairul menyebut bahwa reformasi birokrasi di Kemnaker juga
mencakup aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business
prosess), dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan atau
hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak
berjalan, terus ditata ulang atau diperbaharui.

"Salah satu upaya yang dilakukan secara bersama di lingkungan Kemnaker adalah
kita berusaha mengidentifikasi hal-hal yang sudah coba dilakukan selama ini oleh
seluruh unit kerja kita, terkait dengan implementasi reformasi birokrasi," terang
Khairul.

Reformasi birokrasi yang dilakukan Kemnaker selama ini, sebut Khairul, telah
membuahkan hasil. Diantaranya adalah Opini WTP dari BPK atas laporan keuangan
Kemnaker dalam 3 tahun terakhir.

Khairul pun menyatakan antusiasnya terhadap evaluasi dari Tim Evaluasi
Kemenpan-RB. Harapannya, evaluasi tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja
pegawai Kemnaker sehingga berbagai perbaikan dan inovasi dapat terwujud.

"Dalam kaitan itu, kita teman-teman di Kemenker beserta seluruh Direktorat
Jenderal, serta unit teknis telah mempersiapkan upaya-upaya di dalam rangka
adanya suatu evaluasi dari Kemenpan-RB ini," paparnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Ateh, mengapresiasi komitmen
seluruh pejabat eselon I dan eselon II Kemnaker yang hadir dalam Entry Meeting
ini.

"Kehadiran seluruh pejabat dalam evaluasi RB ini sangat diapresiasi, karena
menunjukkan kesungguhan dan komitmen Pimpinan Tinggi Kemnaker untuk
menerapkan reformasi birokrasi di Kemnaker," kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, evaluasi akan dilakukan di seluruh unit eselon I Kemnaker.
Evaluasi ini mencakup implementasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan survey integritas jabatan. Selain itu, dilakukan
evaluasi penerapan zona integritas di BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, BBPLK
Bekasi, dan Direktorat PPTKA.

"Evaluasi ini bertujuan untuk melihat kemajuan program reformasi birokrasi, dengan
sasaran utama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi
yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan layanan publik
secara prima kepada masyarakat" pungkasnya.

Page 32 of 82.