Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 33
Title TIM OMNIBUS LAW: NKRI BERBEDA DENGAN NEGARA FEDERAL
Media Name tempo.co
Pub. Date 05 Maret 2020
https://nasional.tempo.co/read/1315687/tim-omnibus-law-nkri-berbeda-de ngan-negara-
Page/URL
federal
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Omnibus L aw Pemerintah I Ktut Hadi Priatna
menjawab tudingan upaya resentralisasi pemerintah pusat pada Pasal 166 RUU
Cipta Kerja. Pasal tersebut menyatakan peraturan presiden (perpres) bisa
membatalkan peraturan daerah (perda). Ktut mengingatkan bahwa Indonesia
adalah negara kesatuan, bukan negara federal.
"Artinya di NKRI, pucuk pemimpin pemerintahan adalah presiden," kata Ktut dalam
diskusi 'Desas Desus Omnibus' di Grand Cemara Hotel, Jakarta, pada Rabu lalu, 4
Maret 2020.
Ktut, yang juga Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Koordinator Perekonomian, menerangkan wewenang menteri dan
kepala daerah pun pendelegasian wewenang presiden.
Menurut dia, kewenangan presiden mencabut perda melalui perpres adalah bentuk
koreksi kebijakan dari eksekutif.
"Presiden bisa membatalkan perda, ini executive review." Pasal 166 RUU Cipta Kerja
dikritik karena dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan, perda hanya bisa dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
Robert Endi Jaweng mengatakan pelaksanaan pasal 166 berimplikasi pada
pelimpahan kewenangan dari daerah ke pusat.
"Ini resentralisasi kewenangan ke pusat," kata Jaweng seperti dikutip Koran Tempo
dalam edisi Senin, 17 Februari 2020.
Jaweng juga menuding beberapa pasal di omnibus law RUU Cipta Kerja
bertentangan dengan semangat reformasi, seperti prinsip otonomi daerah.
Dia berpendapat, omnibus law RUU Cipta Kerja menempatkan kepala daerah
seolah-olah bawahan presiden. "Padahal mereka dipilih oleh rakyat.".
Page 32 of 126.
