Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 35
Ketentuan RUU Cipta Kerja tersebut dinilai Usman telah melanggar Pasal 7 Konvensi
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).
"Pasal itu mengatur hak buruh mendapat upah minimum yang mendukung standar
kehidupan yang layak," ujarnya.
Dia juga menyoroti pemberlakuan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi tidak
tertentu, pengusaha boleh memberlakukan waktu kerja melebihi 40 jam per pekan
atau 8 jam per hari, membedakan standar upah minimum pekerja usaha mikro dan
kecil dengan pekerja perusahaan padat karya, dan peniadaan cuti berbayar untuk
jenis-jenis cuti tertentu.
Usman bahkan mempersoalkan ketentuan yang memberikan kebebasan bagi
pengusaha untuk menentukan target hasil yang harus dicapai oleh pekerja sebagai
dasar penghitungan upah minimum.
Merujuk penelitian Amnesty di sejumlah perkebunan sawit, target semacam ini
membuat para buruh harus melibatkan anak-anak mereka untuk bekerja.
"Demi memenuhi target yang ditetapkan perusahaan.".
Page 34 of 126.
