Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 34
Title OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA BAHAYAKAN HAM. INI PENJELASAN AMNESTY
Media Name tempo.co
Pub. Date 05 Maret 2020
https://nasional.tempo.co/read/1315671/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-bah ayakan-ham-
Page/URL
ini-penjelasan-amnesty
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman
Hamid menyebut proses penyusunan dan substansi omnibus law RUU Cipta Kerja
menabrak prinsip hukum nasional dan HAM internasional.
"Sangat membahayakan perlindungan HAM," kata Usman dalam diskusi 'Desas
Desus Omnibus' di Grand Cemara Hotel, Jakarta, pada Rabu lalu, 4 Maret 2020.
Dari aspek teknis, dia melanjutkan, penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja tak
sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Pasal 25 ICCPR, kata dia, mewajibkan negara membuka partisipasi publik dan
menjamin hak masing-masing warga negaranya untuk ikut serta dalam pengambilan
keputusan atas suatu aturan baik langsung maupun melalui wakil yang dipilih.
Kemudian Pasal 19 menyatakan setiap orang berhak mendapatkan akses atas
informasi, mencari, dan mendapat informasi baik langsung, tertulis, dan melalui
medium lain.
Usman menuturkan bahwa faktanya dalam penyusunan RUU Cipta Kerja publik tak
dilibatkan dan tidak mendapat cukup informasi.
Dari aspek substansi, RUU Cipta Kerja dinilai Usman justru akan menggerus hak-hak
buruh. Maka banyak pasal yang harus diubah sebab berpotensi melanggar HAM.
Amnesty pun menyoroti perubahan mekanisme penentuan upah minimum
kota/kabupaten (UMK).
Dalam omnibus law RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa wali kota atau bupati bisa
menetapkan UMK hanya berdasarkan data upah minimum provinsi (UMP) yang
diputuskan gubernur.
Usman menganggap itu berpotensi membuat upah minimum tak memenuhi standar
hidup layak bagi buruh.
Page 33 of 126.
