Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 44
baik," jelas dia.
Selain itu, Unpad juga menurut dia sebagai instansi pendidikan berkewajiban untuk
memasilitasi seluruh stake holder agar bisa dibedah bagaimana alur pikir dari hukum
yang akan dibentuk, sehingga diakhir bisa disimpulkan dan disempurnakan sesuai
dengan kebutuhan iklim investasi di Indonesia.
"Yang paling utama, bisa menyempurnakan dan mengeliminasi apa yang
dikhawatirkan," jelasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro memastikan saat ini
RUU yang sudah dirancang eksekutif sudah diserahkan ke legislatif untuk
selanjutnya dibahas.
"Ruu sudah diberikan Presiden ke DPR yang akan dibahas setelah reses," ungkap
Umar.
Umar mengaku, dalam Omnibus Law, banyak pihak yang mempermasalahkan
terkait RUU Cipta Kerja dan RUU hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah.
"Paling banyak krititk paling banyak Ciptaker, dan Pemerintah Daerah ke Pusat,"
jelas dia.
Namun, ia memastikan RUU ini belum final, masih ada sejumlah langkah hingga
akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU. Namun ia menolak jika pembentukan RUU
Omnibus Law ini dianggap grusak-grusuk. Ia mengaku pembahasan ini sudah mulai
dilakukan sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun saat itu
bentuknya Perpres.
"Sudah mulai dibentuk sejak jaman Pak SBY, tapi untuk istilah Omnibus Law
memang kami juga baru dengar dua tahun ke belakang," ungkap dia.
Senada dengan Umar, Staff Khusus Menko Perekonomian, Rezza Yamora Siregar
mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 6%, Omnibus Law ini
diperlukan untuk menarik investasi di dalam negeri. Sehingga dengan demikian,
akan berimplikasi langsung terhadap serapan kerja.
"Kalau masuk hingga 6%, kita bisa menyerap 2,5 hingga tiga juta tenaga kerja, itu
artinya tingkat perekonomian di Indonesia bisa meningkat 1%," jelas dia. (K34) Ada
saldo Go-Pay sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini! Simak berita
lainnya seputar topik artikel ini, di sini : unpad.
Page 43 of 126.
