Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 61

Title          PENDIRIAN PT PERORANGAN MASUK DALAM RUU CIPTA KERJA
               Media Name     sinarharapan.co
               Pub. Date      05 Maret 2020
                              https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/14284/pendirian_pt_perorangan
               Page/URL
                              _masuk_dalam_ruu_cipta_kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
               menjelaskan lewat Omnibus law RUU Cipta Kerja yang kini masih dibahas di DPR,
               pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan secara
               perorangan.

               Airlangga menjelaskan bahwa dalam RUU tersebut, pemerintah memberikan
               kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam pendirian PT agar
               usaha yang dijalankannya menjadi berbadan hukum.

               "Kalau PT minimal dua orang dan modal minimal Rp50 juta, untuk UMKM
               dibebaskan. Jadi, supir Go-Jek bisa menjadi entrepreneur dengan PT sendiri," kata
               Airlangga pada Forum AHP Business Law 2020 di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

               Airlangga menjelaskan kemudahan bagi pelaku UMK mendirikan PT bertujuan agar
               usaha yang dirintisnya dapat memiliki badan hukum.

               Dengan status berbadan hukum tersebut, pengusaha kecil dapat mengakses
               lembaga keuangan perbankan guna mendapatkan modal usaha.

               Menurut dia, dengan berkembangnya industri digital, pemberian kredit di
               masyarakat pun menjadi sangat mudah lewat aplikasi, namun bunga pinjaman
               dinilai masih terlalu tinggi, sehingga pengusaha tidak jarang berurusan dengan debt
               collector.

               "Pelaku UMK yang sekarang sektor informal, kita formalkan dengan badan hukum,
               sehingga kalau terjadi bankruptcy, yang bangkrut adalah PT-nya, bukan
               keluarganya," kata Airlangga.

               Aturan soal pembentukan PT ini diatur dalam Bab VI tentang kemudahan berusaha
               dalam Pasal 108-118. Dalam aturan Kemudahan Pendirian Badan Usaha, disebutkan
               bahwa PT untuk UMKM dapat didirikan oleh perseorangan yang tidak memerlukan
               akta pendirian.

               UMK hanya cukup memiliki pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara
               elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM. Perubahan PT untuk UMK dibuat dalam




                                                       Page 60 of 126.
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66