Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2020
P. 48
mengungkapkan, sebelum aksi pada 20 Januari sebetulnya serikat buruh telah
menggelar pertemuan dengan para menteri terkait. Namun tidak ada tindak lanjut
sehingga aksi tetap dilakukan.
"Jawaban dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto)
mewakili yang hadir pada waktu itu apa yang dikhawatirkan oleh buruh adalah tidak
akan terjadi, beliau berjanji seperti itu, oleh karena itu beliau akan memfasilitasi
pertemuan dengan vocal pointnya beliau menyebut adalah Menaker Bu Ida," kata
dia, di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu 26 Januari 2020.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) terakhir
terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Cipta Lapangan Kerja. Hal ini
disampaikan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Nanti itu final rapat," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim
dan Investasi, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Namun, Luhut belum bisa memastikan waktu penyerahan draft tersebut akan
diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diproses menjadi undang-
undang. Dia menyebut, pada ratas Selasa, 28 Januari kemarin semua sudah
memberikan paraf terhadap draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hanya
saja, Presiden Jokowi ingin memastikan semua aspirasi dari berbagai pihak masuk
ke dalam draft RUU.
"Presiden ingin betul-betul jangan ada yang merasa tidak didengar," ungkapnya.
Dalam pandangannya, sudah tidak perlu lagi ada pembahasan di draft RUU
Omnibus Law. Hanya saja, masih ada pembahasan aspirasi dari buruh perlu
didengar dan diperhatikan.
"Saya lihat dan baca lagi buruh itu sangat tidak dirugikan. Sama sekali tidak
dirugikan," Luhut menegaskan.
Alasannya, buruh sudah diberikan kompensasi terbaik. Hanya saja, buruh memang
dituntut disiplin dan produktif. Ini sangat penting karena menjadi salah satu faktor
penyebab masuknya investasi ke Indonesia.
"Jangan kamu dikasih bayar tapi enggak produktif, malas, itu kan enggak bener
juga," katanya.
Dia berdalih, dengan adanya RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja akan membuka 3
juta lapangan kerja baru. Sehingga baginya aturan ini harus segera diselesaikan.
"Datang orang investasi kan buat lapangan kerja," pungkasnya.
Page 47 of 87.
