Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2020
P. 50
Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Presiden Joko Widodo (Jokowi)
akan menggelar rapat terbatas (ratas) terakhir terkait Rancangan Undang-Undang
(RUU) Omnibus Cipta Lapangan Kerja. Hal ini disampaikan Menko Bidang Maritim
dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Nanti itu final rapat," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim
dan Investasi, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Namun, Luhut belum bisa memastikan waktu penyerahan draft tersebut akan
diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diproses menjadi undang-
undang. Dia menyebut, pada ratas Selasa, 28 Januari kemarin semua sudah
memberikan paraf terhadap draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Hanya saja, Presiden Jokowi ingin memastikan semua aspirasi dari berbagai pihak
masuk ke dalam draft RUU.
"Presiden ingin betul-betul jangan ada yang merasa tidak didengar," ungkapnya.
Dalam pandangannya, sudah tidak perlu lagi ada pembahasan di draft RUU
Omnibus Law. Hanya saja, masih ada pembahasan aspirasi dari buruh perlu
didengar dan diperhatikan.
"Saya lihat dan baca lagi buruh itu sangat tidak dirugikan. Sama sekali tidak
dirugikan," Luhut menegaskan.
Alasannya, buruh sudah diberikan kompensasi terbaik. Hanya saja, buruh memang
dituntut disiplin dan produktif. Ini sangat penting karena menjadi salah satu faktor
penyebab masuknya investasi ke Indonesia.
"Jangan kamu dikasih bayar tapi enggak produktif, malas, itu kan enggak bener
juga," katanya.
Dia berdalih, dengan adanya RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja akan membuka 3
juta lapangan kerja baru. Sehingga baginya aturan ini harus segera diselesaikan.
"Datang orang investasi kan buat lapangan kerja," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian tengah merampungkan Draf Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam RUU ini pemerintah akan
menyiapkan layanan baru, yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program
ini sebelumnya tidak pernah ada dan sengaja dimasukkan agar pegawai yang
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan manfaat dari pemerintah.
"Sebelumnya belum ada, sistem unemployment benefit ini untuk ekosistem pekerja.
Page 49 of 87.
