Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2020

Title PP MUHAMMADIYAH: RUU OMNIBUS LAW CACAT MORAL DAN PROSEDURAL
Media Name sindonews.com
Pub. Date 29 Januari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1510468/12/pp-muhammadiyah-ruu-omn ibus-law-
Page/URL
cacat-moral-dan-prosedural-1580261651
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA - Pemerintah segera mengajukan draf Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Sistem Perpajakan ke DPR. Pembahasan
kedua RUU tersebut ditargetkan tuntas dalam 100 hari.

Namun, sejumlah pihak mengkritisi RUU Omnibus Law tersebut. Pimpinan Pusat
(PP) Muhammadiyah misalnya, menyebutkan bahwa RUU Omnibus Law cacat
prosedural dan substansial.

"Setelah kami mempelajari, terlepas dari pro dan kontra, kami menyimpulkan bahwa
RUU ini tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak masyarakat. Salah
satunya hak untuk tahu yang dijamin konstitusi dasar. Dampak dari tidak
diberitahukannya (draf RUU Omnibus Law) itu yang kami khawatirkan bersama,
dampak destruktif yang akan diderita oleh masyarakat terkait alam dalam arti
agraria secara luas, termasuk daulat negara," ujar Ketua PP Muhammadiyah bidang
Hukum dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas kepada wartawan di Gedung Pusat
Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Busyro mengatakan bahwa dalam menyiapkan RUU Omnibus Law ini sangat terlihat
adanya proses pelemahan demokrasi yang semakin vulgar. "Makanya kita ingatkan
jangan sampai cederai masyarakat, melukai masyarakat," tuturnya. ( ) PP
Muhammadiyah bahkan telah melakukan kajian bersama terkait draf Omnibus Law
yang mulai beredar di tengah masyarakat bersama sejumlah elemen sipil seperti
Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Aisyiyah, DPP Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), PP Nasyiatul Aisyiyah, Majelis Ekonomi dan
Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP
Muhammadiyah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Indonesia
Corruption Watch (ICW).

Ada pula Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN), Perhimpunan Pembela Masyarakat
Adat Nusantara (PP MAN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan (PSHK), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Publish What You Pay (PWYP), Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), TUK Indonesia, KONTRAS, Pusat

Page 72 of 87.