Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2020
P. 74
Studi Agraria IPB (PSA-IPB), Sajogyo Institute (SAINS), Lokataru Foundation,
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Forum Rektor Indonesia, Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Indonesian Centre for Environment Law
(ICELL), Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), dan Himpunan Mahasiswa
Pascasarjana Indonesia (HMPI).
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan, dari
hasil kajian yang dilakukan, ada empat hal yang menjadi catatan. Pertama,
masyarakat luas berhak tahu dan diberikan akses oleh pemerintah terhadap hal-hal
penting yang terjadi di republik ini apalagi terkait dengan kepentingan rakyat.
Begitu juga dengan proses inisiasi pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja harus transparan dan disosialisasikan sedini mungkin ke masyarakat luas
terkait dengan dasar-dasar filosofis maupun sosiologis bagaimana UU itu disusun
untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait (Pasal 28F UUD 1945 dan
Azas Keterbukaan, Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011.
"Oleh karena RUU tersebut adalah inisiasi dari Kemenko Perekonomian, tim task
force selain melibatkan unsur pemerintah juga harus melibatkan pihak-pihak lain
yang berkepentingan terutama dari unsur masyarakatsipil agar kemanfaatan RUU
tersebut tidak hanya menjadi sekadar kepentingan elite pemerintah," tuturnya.
Poin ketiga, pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus dilakukan
dengan penuh kehati-hatian dan partisipatif, ada proses public hearing serta tidak
tergesa-gesa dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas
kepentingan bisnis kelompok tertentu, apalagi kepentingan asing.
"RUU tersebut harus selaras dengan tujuan Negara yakni melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia,"
tuturnya. ( ) Poin terakhir yakni menolak keras jika RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja didesain untuk kelancaran agenda liberalisasi sumber daya alam
negara dan menguntungkan kepentingan ekonomi investor yang tentunya agenda
tersebut mencederai kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan sila kelima
Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(kri).
Page 73 of 87.
