Page 31 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 31
Title RUU CIPTAKER MENGANCAM PEKERJA, ALASAN RIBUAN MAHASISWA MENYERBU GEDUNG
DPR
Media Name rmol.id
Pub. Date 03 Maret 2020
Page/URL https://politik.rmol.id/read/2020/03/03/423759/ruu-ciptaker-mengancam- pekerja-
alasan-ribuan-mahasiswa-menyerbu-gedung-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Ribuan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Wilayah
Jabodetabek-Banten (BSJB) akan turun aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi akan digelar pada Rabu besok (4/3).
Anggia Erma Rini Minta Kemenkes Karantina Warga Yang Kontak Langsung Dengan
Pasien Positif Corona Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) aliansi BEM SI,
Ervan Kurniawan mengatakan, sekitar seribu mahasiswa akan turun ke jalan
menolak RUU Ciptaker yang tengah digodok anggota DPR bersama pemerintah.
"Sekitar seribu mahasiswa akan turun. Perihal poin yang ditolak, ya engga
semuanya. Ada poin-poinnya juga," ujarnya kepada Kantor Berita Politik Selasa
(3/3).
Aksi penolakan RUU Ciptaker dari BEM SI, kata Ervan, bukan tanpa alasan.
Mahasiswa menilai banyak kejanggalan yang dilakukan pemerintah dalam draf ini.
Poin yang menjadi dasar aksi penolakan tersebut ialah Omnibus Law RUU Cipta
Kerja dinilai cacat secara formil. Di mana, proses pembentukan RUU Ciptaker
dianggap melanggar Pasal 5 UU 15/2019 terkait salah satu asas pembentukan
peraturan perundang-undangan, yaitu keterbukaan.
"Ketika penyusunan terkesan ditutup-tutupi, bahkan masyarakat luas pun tidak
mendapatkan akses untuk memperoleh naskah akademik dari RUU Ciptaker,"
jelasnya.
Selain itu, mahasiswa pun, kata Ervan, menilai adanya ancaman bagi pekerja
Indonesia. Ada kejanggalan terkait ketenagakerjaan yang tidak terdapat unsur dari
hukum ketenagakerjaan, yaitu kepastian pekerjaan, jaminan pendapatan, dan
kepastian sosial.
"Hal pertama yang harus disorot adalah hilangnya upah minimum," terangnya.
Tak hanya itu, RUU Ciptaker juga sebagai ancaman bagi lingkungan di Indonesia.
Karena dalam RUU Ciptaker tersebut dinilai hanya akan menguntungkan korporasi
besar jika disahkan dan diterapkan serta berpotensi mampu mengesampingkan hal
Page 30 of 112.
