Page 35 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 35
Title ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL: RUU OMNIBUS LAW BERI PERLINDUNGAN PADA
PEKERJA
Media Name merdeka.com
Pub. Date 03 Maret 2020
Page/URL https://www.merdeka.com/uang/organisasi-buruh-internasional-ruu-omnibu s-law-beri-
perlindungan-pada-pekerja.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Merdeka.com - Pemerintah Indonesia telah menyerahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR RI pada 12 Februari 2020 silam.
Diharapkan, aturan baru ini dapat menambah lapangan kerja baru sekaligus
memberi perlindungan bagi para pelakunya.
International Labour Organization (ILO) atau organisasi buruh internasional menilai,
keputusan Pemerintah RI tersebut sudah tepat untuk memberi jaminan
perlindungan bagi pekerja di berbagai sektor. Lembaga yang berdiri di bawah
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini juga mengimbau agar pemerintah terus mau
merangkul stakeholder terkait untuk membahas kelanjutannya.
"Saya pikir sekarang adalah momen tepat untuk merumuskan regulasi baru soal
tenaga kerja karena kondisi sosial telah berubah. Sekarang adalah waktu yang tepat
untuk pemerintah dan pihak terkait untuk membahas apa kebijakan yang tepat bagi
sektor tenaga kerja di Indonesia," jelas Deputy Country Director Kantor Perwakilan
ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Kazutoshi Chatani di Jakarta , Selasa (3/3).
Kazutoshi juga menyatakan, ILO siap untuk menjadi partner dalam perumusan RUU
Omnibus Law Cipta Kerja, serta bersedia memberi masukan teknis baik kepada
pemerintah maupun stakeholder.
Indonesia Butuh Jaminan Sosial Sementara itu, Technical Officer on Social
Protection ILO Ippei Tsuruga mengatakan, para pekerja Indonesia saat ini memang
membutuhkan banyak perlindungan dalam skema jaminan sosial yang diatur oleh
negara.
"Di Indonesia, tunjangan PHK saat ini 100 persen masih dibebankan pada
perusahaan. Menurut perspektif ILO, hal ini seharusnya disediakan oleh jaminan
sosial yang diatur oleh negara, dengan kontribusi yang berasal dari pekerja dan
perusahaan, serta sebagian dari pemerintah," ungkapnya.
Menurutnya, persoalan jaminan sosial untuk tenaga kerja tidak hanya berbicara
seputar PHK, tapi juga terkait isu kesehatan hingga proses persalinan bagi pekerja
Page 34 of 112.
