Page 93 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 93
Title WALHI, AMAN, KPA TOLAK HADIRI RAPAT OMNIBUS LAW DI ISTANA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 03 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200303154617-20-480130/walhi-a man-kpa-
Page/URL
tolak-hadiri-rapat-omnibus-law-di-istana
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menolak memenuhi
undangan rapat bersama Kantor Staf Presiden guna membahas RUU Omnibus Law
Cipta Kerja. Mereka yang menolak antara lain Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi ),
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN).
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengaku menerima surat undangan
rapat dari Deputi V KSP Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum,
Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Strategis Jaleswari
Pramodhawardani. Rapat dijadwalkan pada hari ini, Selasa (3/3).
"Melalui surat terbuka ini kami sampaikan, bahwa WALHI menolak hadir dalam rapat
tersebut," kata Nur dalam surat yang dikirim, Senin (2/3).
Nur menyatakan selain Walhi, sejumlah organisasi kemasyarakatan juga mendapat
undangan dari KSP untuk menghadiri rapat tersebut.
Menurut Nur, Walhi menolak hadir karena berdasarkan kajian, pembuatan RUU
Cipta Kerja bertujuan melindungi investasi dengan membabat regulasi-regulasi.
Bukan pada semangat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bertujuan
melindungi hak-hak warga negara.
Selain itu, kata Nur, Walhi berpandangan isi RUU Cipta Kerja ini juga
memperlihatkan komitmen buruk Presiden Joko Widodo terhadap perlindungan
lingkungan hidup. RUU tersebut akan melanggengkan kondisi krisis, memudahkan
investasi, serta menaruh rakyat di bawah ancaman bencana.
"Walhi menegaskan pembahasan materi yang terdapat pada RUU Cipta Kerja sama
sekali tidak mempunyai urgensi dan tidak relevan untuk dilanjutkan," tuturnya.
Atas dasar ini, Nur mengatakan pihaknya mendesak Jokowi menarik Surat presiden
dan RUU Cipta Kerja yang sudah dikirim ke DPR. Pihaknya juga juga meminta DPR
untuk menolak membahas keseluruhan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Tak hanya WALHI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA) juga menolak undangan rapat KSP. Kedua organisasi itu
Page 92 of 112.
