Page 96 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 96

Title          NASDEM OPTIMISTIS PEMBAHASAN RUU CIPTAKER BAKAL MULUS
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      03 Maret 2020
                              https://nasional.sindonews.com/read/1544692/15/nasdem-optimistis-pemba hasan-ruu-
               Page/URL
                              ciptaker-bakal-mulus-1583236593
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan surat presiden
               (surpres) terkait draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU
               Ciptaker). Namun, hingga kini belum jelas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang
               akan ditugaskan untuk membahas draf RUU tersebut.

               Kendati begitu, dengan dukungan partai politik (parpol) mayoritas di Parlemen,
               pembahasan RUU Ciptaker diyakini cepat selesai. "Inilah momentum DPR dengan
               dukungan paling besar kepada pemerintah 77 persen partai pengusung, partai
               pemerintah, ada PDIP, PKB, Nasdem, ini momentum untuk kemudian ya Nasdem
               dalam perspektif kemudian merealisasikan itu secepat mungkin," ujar Wakil Ketua
               Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Nasdem Willy Aditya dalam diskusi
               bertema 'Kesiapan DPR Bahas Omnibus Law RUU Ciptaker' di Kompleks Parlemen,
               Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

               Willy mengatakan, dengan dukungan mayoritas di Parlemen, inilah saatnya negara
               bisa meletakkan sebuah landasan demokrasi ekonomi. Mengenai masih banyaknya
               penolakan dari kalangan buruh, Willy mengatakan bahwa dalam RUU Ciptaker ini,
               klaster buruh hanya satu dari 11 klaster yang ada. Jika satu klaster tersebut
               ditinggalkan maka pembahasan akan lebih cepat. "Inilah momentumnya, maka tidak
               salah kemudian apa yang dibilang oleh Pak Jokowi, kalau bisa 100 hari, kenapa
               tidak?" katanya.

               Menurut Willy, omnibus law adalah sebuah komitmen Jokowi untuk melakukan
               demokrasi ekonomi. Kebijakan pemerintah yang datang di tengah krisis global saat
               ini dinilai sebagai sebuah political will yang luar biasa dari seorang pemimpin. "Kita
               lihat omnibus law ini kan janji politik Jokowi ketika dilantik," urainya.

               Secara prosedur mekanisme, kata Willy, surpres sudah masuk ke meja pimpinan,
               tapi dari pimpinan belum membahasnya draf ini akan dibahas di Alat Kelengkapan
               Dewan (AKD) yang mana. "Bamusnya belum, apakah mau dibahas di Baleg atau di
               yang lain atau di pansus. Kalau dari NasDem mengusulkan kemarin, pas dibahas di
               Baleg," paparnya. ( ).




                                                       Page 95 of 112.
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101