Page 101 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020

pertumbuhan ekonomi kita ke depan, ini menurut analisis ahli ekonomi," urainya.

Ditambah lagi percepatan teknologi yang begitu cepat, mau tidak mau pemerintah
harus mengambil langkah untuk mengadaptasi keadaan-keadaan tersebut. "Kalau
enggak, pasti kita akan ketinggalan. Bagaimana caranya, setelah melakukan kajian
ternyata masalahnya adalah investasi kita ini tidak punya daya saing yang bagus,
tidak berkualitas, dan jumlahnya sedikit hari ini. Sampai hari ini baru sekitar nilai
totalnya itu baru Rp800 triliun sampai 2019 akhir," paparnya.

Karena itu, menurut Karding, perlu dilakukan terobosan untuk mempermudah
investasi. Salah satunya dengan melakukan perubahan-perubahan pada aturan
perundang-undangan dan turunannya mulai dari pusat hingga daerah. "Maka harus
diambil satu langkah apa yang disebut penataan peraturan kita dalam satu tematik
itu yang disebut omnibus law," ucapnya.

Dengan adanya omnibus law ini, diharapkan ke depan terjadi kemudahan investasi,
berusaha, pengurusan izin, dan kemudahan dalam pengadaan lahan. "Menurut Pak
Jokowi itu dalam RPJMN-nya bahwa kita harus keluar dari apa yang disebut middle
income trap atau jebakan penghasilan kelas menengah. Kedua, kita punya target
pengen menjadi nomor 4 kekuatan ekonomi dunia setelah Amerika, China, India
dan kita," urainya.

Melalui trobosan omnibus law, diharapkan pendapatan domestik bruto bisa
mencapai USD7.000 triliun dengan pendapatan per kapita pada 2045 mencapai
Rp27 juta per orang per tahun. "Kalau sekarang kan kita baru Rp4,6 juta.
Masyarakat dengan penghasilan seperti sekarang ini sulit, daya belinya rendah,
konsumsi rendah maka ya susah. Itu sebenarnya yang melatarbelakangi (omnibus
law)," paparnya.

( ) Harapannya ke depan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6-7% pada 2045
dengan asumsi 7 juta penganggur yang ada ini bisa diserap. "Jadi setiap 1 persen
pertumbuhan (bisa menghasilkan) 400.000 (tenaga kerja. Itu sebenarnya
keinginannya pemerintah," paparnya.

(kri).

Page 100 of 112.