Page 99 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 99

Title          DARMI BERSAUDARA (KAYU) HARAP OMNIBUS LAW BISA JADI WIN-WIN SOLUTION
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      03 Maret 2020
                              https://industri.kontan.co.id/news/darmi-bersaudara-kayu-harap-omnibus -law-bisa-jadi-
               Page/URL
                              win-win-solution
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Perusahaan penjualan (trading) kayu log dan produk kayu setengah jadi, PT Darmi
               Bersaudara Tbk terus mengkaji perkembangan yang terjadi dalam pembahasan draf
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Perseroan berharap hasil akhir
               pembahasan RUU Cipta Kerja bisa menjadi win-win solution bagi semua pihak.

               "Perdebatan soal perhitungan upah, tunjangan dan lain-lain tentunya perlu waktu
               untuk menemukan titik temu, kami tunggu saja apa ada revisi-revisi lagi di poin
               yang dperdebatkan selama ini," ucap Direktur Independen PT Darmi Bersaudara
               Tbk, Lie Kurniawan kepada Kontan.co.id (3/3).

               Seperti diketahui, RUU berkonsep sapu jagad yang lebih dikenal dengan sebutan
               Omnibus Law Cipta Kerja ini memang sempat mendapat penolakan menuai
               kontroversi.

               Mengutip pemberitaan Kontan.co.id, Senin (2/3), Konfederasi Serikat Pekerja
               Indonesia (KSPI) diketahui telah menyatakan penolakan terhadap beleid ini.
               Alasannya, beleid tersebut dinilai cenderung lebih menguntungkan pengusaha
               ketimbang kaum buruh.

               Sebagai informasi, RUU Cipta Kerja merombak berbagai aturan undang-undang di
               berbagai sektor yang telah berlaku sebelumnya, termasuk di antaranya sektor
               kehutanan yang memang lekat dengan kegiatan pelaku usaha industri kayu.

               Pada sektor kehutanan, draf RUU Cipta Kerja yang masuk ke parlemen pada 12
               Februari 2020 lalu ini merombak dan menghapus sejumlah pasal yang ada di dalam
               Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.






















                                                       Page 98 of 112.
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104