Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 62
"Kami sudah berusaha membangun komunikasi, ada tim yang dibangun. Tim
melibatkan teman-teman konfederasi dan federasi. Harapan kami karena salah satu
dari fungsi tim itu adalah membahas konten atau substansi dari RUU ini," ujar dia.
Meskipun naskah RUU Cipta Kerja sudah diserahkan ke DPR, Ida mengingatkan
parlemen akan membuka ruang konsultasi tripatrit untuk membahas aspek-aspek
ketenagakerjaan dalam beleid ini.
"DPR juga sepakat ruang publik itu dilakukan secara baik ada forum-forum di DPR,
disamping DPR dan pemerintah sosialisasikan," ujar dia.
Ida menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi tripartit dengan
melibatkan unsur pemerintah, pekerja dan buruh. Di samping melakukan sosialisasi,
tim tripatrit ini juga membahas soal substansi dalam RUU tersebut.
"Termasuk bersama-bersama membahas menyiapkan peraturan teknis perintah dari
UU," kata Ida.
Adapun alasan KSPI menolak isi RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan
aksi besar-besaran, antara lain, karena klausul upah minimum, pesangon,
outsourcing, karyawan kontrak, dan waktu kerja yang dinilai eksploitatif dalam RUU
tersebut.
Selanjutnya, KSPI juga menilai RUU Cipta Kerja berpotensi membuat tenaga kerja
asing buruh kasar atau unskill worker bebas masuk ke Indonesia, membuat jaminan
sosial hilang, PHK dipermudah, dan hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan hukum ketenagakerjaan dalam RUU Cipta
Kerja seharusnya mengandung prinsip kepastian pekerjaan, jaminan pendapatan,
dan kepastian jaminan sosial.
Page 61 of 124.
