Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 64
sejumlah unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja serta pemerintah.
"Harapan kami karena salah satu dari fungsi tim itu adalah membahas konten atau
substansi dari RUU ini," katanya.
Walaupun naskah RUU Cipta Kerja sudah diserahkan ke DPR, kata Ida, parlemen
akan membuka ruang konsultasi tripatrit untuk membahas aspek-aspek
ketenagakerjaan dalam beleid ini. "DPR juga sepakat ruang publik itu dilakukan
secara baik ada forum-forum di DPR, disamping DPR dan pemerintah
sosialisasikan."
Ida menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi tripartit dengan
melibatkan unsur pemerintah, pekerja dan buruh. Di samping melakukan sosialisasi,
tim tripatrit ini juga membahas soal substansi dalam RUU tersebut. "Termasuk
bersama-bersama membahas menyiapkan peraturan teknis perintah dari UU,"
tuturnya.
Sebelumnya KSPI menolak isi RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan
aksi besar-besaran berupa demo buruh. Demo dilakukan antara lain karena klausul
upah minimum, pesangon, outsourcing, karyawan kontrak, dan waktu kerja yang
dinilai eksploitatif dalam RUU tersebut.
KSPI juga menilai RUU Cipta Kerja berpotensi membuat tenaga kerja asing buruh
kasar atau unskilled worker bebas masuk ke Indonesia, membuat jaminan sosial
hilang, PHK dipermudah, dan hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha. Presiden
KSPI Said Iqbal menjelaskan hukum ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja
seharusnya mengandung prinsip kepastian pekerjaan, jaminan pendapatan, dan
kepastian jaminan sosial.
Page 63 of 124.
