Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 75
Selain itu, reaksi dari kelompok buruh juga diharapkan tidak kontraproduktif atas
niat baik pemerintah. Sebab pada hakikatnya bertujuan untuk menyederhanakan
dan memperbaiki tata kelola Ketenagakerjaan di Indonesia.
Sekretaris Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Adriani, mengatakan, pesangon
tidak akan dihapuskan dalam omnibus law cipta lapangan kerja.
"Pesangon tidak dihapuskan, tapi bagaimana pesangon ini betul-betul bisa
diimplementasikan," ujar Adriani.
Selain itu, kata Adriani, baik pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tetap akan
mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
"Yang kita pastikan adalah pekerja yang tidak tetap juga mendapatkan
perlindungan, misalnya jaminan sosial itu harus kita pastikan," ungkap dia.
Kemnaker menyebutkan, upah minimum juga tidak akan dihilangkan. Adriani
menyebutkan, upah per jam yang diwacanakan pemerintah adalah upah untuk
pekerja di sektor-sektor tertentu. Adriani juga mengatakan, omnibus law cipta
lapangan kerja tidak akan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
Menurutnya, jika pengusaha melanggar hak-hak pekerja, tetap akan diproses mulai
dari dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana.
"Ini tetap kami mengusulkan ya kalau sanksi pidana tetap kita beri sanksi
pidananya. Tapi ada sanksi-sanksi yang harus kita awali dengan administrasi dulu.
Ada hanya sanksi-sanksi administrasi. jadi masing pelanggaran beda-beda.
Tentunya kita lihat kalau memang harusnya pidana, ya pidana," jelas dia.
Di samping itu, Adriani menyebutkan omnibus law tidak membuat tenaga kerja
asing (TKA) masuk dengan mudah. Ia menyebutkan, TKA baru bisa masuk jika skill
atau kemampuan yang dibutuhkan tidak dimiliki pekerja dalam negeri. Itu pun tidak
untuk waktu yang lama.
Page 74 of 124.
