Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 72
"Termasuk bersama-bersama membahas menyiapkan peraturan teknis perintah dari
UU," kata Ida.
Adapun alasan KSPI menolak isi RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan
aksi besar-besaran, antara lain, karena klausul upah minimum, pesangon,
outsourcing, karyawan kontrak, dan waktu kerja yang dinilai eksploitatif dalam RUU
tersebut.
Selanjutnya, KSPI juga menilai RUU Cipta Kerja berpotensi membuat tenaga kerja
asing buruh kasar atau unskill worker bebas masuk ke Indonesia, membuat jaminan
sosial hilang, PHK dipermudah, dan hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan hukum ketenagakerjaan dalam RUU Cipta
Kerja seharusnya mengandung prinsip kepastian pekerjaan, jaminan pendapatan,
dan kepastian jaminan sosial.
Page 71 of 124.
