Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 74
Title OMNIBUS LAW MAGNET BAGI INVESTOR ASING UNTUK CIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU
Media Name wartaekonomi.co.id
Pub. Date 18 Februari 2020
https://www.wartaekonomi.co.id/read272542/omnibus-law-magnet-bagi-inve stor-asing-
Page/URL
untuk-ciptakan-lapangan-kerja-baru
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) secara umum memberikan dampak
positif bagi sektor perekonomian Tanah Air. Pengamat perpajakan Yustinus
Prastowo mengatakan, idealnya, RUU yang mencakup revisi 79 undang-undang dan
terdiri atas 1.244 pasal ini, diharapkan bisa menarik investor untuk lebih tertarik
masuk ke Indonesia sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja baru.
"Semua pihak terkait harus bisa duduk bersama, guna mencari solusi dan titik
tengah yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan dunia usaha,"
katanya, Selasa (18/2/2020).
Terkait sejumlah kritik atas draf RUU itu, Yustinus mengatakan, tidak semua
subtansi dalam RUU ini merugikan buruh.
Masalahnya, ketertutupan pemerintah dalam menginformasikan rancangan dan
kurang melibatkan pemangku kebijakan yang diatur dalam perumusan RUU itu bisa
menimbulkan salah kaprah.
"Misalnya saja pengaturan mengenai pemberian pesangon yang sempat disinyalir
bakal dihapuskan. Kenyataannya, RUU Ciptaker tidak menghapus pesangon. Hanya,
ada penurunan dari 32 kali gaji saat ini menjadi 17 kali," ujarnya.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu menilai, besaran
pesangon yang berlaku saat ini termasuk sangat tinggi dibandingkan negara-negara
tetangga. Besarnya pesangon itu kerap membuat investor enggan berinvestasi di
Indonesia sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja.
Tingginya pesangon tersebut dinilai sering membuat perusahaan lebih memilih
merekrut karyawan kontrak daripada pegawai tetap. "Alhasil, alih-alih melindungi
pekerja, aturan pesangon itu malah merugikan, terutama bagi kelompok yang
belum memiliki pekerjaan dan baru akan bekerja," katanya.
Diakui Yustinus proses penyusunan RUU Ciptaker harus mendapat pengawasan
publik. Dia menegaskan semua pembahasannya harus dilakukan dengan
mempertemukan semua pihak terkait, termasuk kalangan buruh dan pekerja, agar
tidak menjadi 'bom waktu' bagi sektor ketenagakerjaan di masa mendatang.
Page 73 of 124.
