Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 132

Title          CATATAN SANDYAWAN SOAL POTENSI KERUSUHAN DI TENGAH KRISIS PANDEMI
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      23 April 2020
                              https://kabar24.bisnis.com/read/20200423/15/1231492/catatan-sandyawan- soal-
               Page/URL
                              potensi-kerusuhan-di-tengah-krisis-pandemi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Sandyawan Sumardi menilai krisis ekonomi yang
               ditandai dengan masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah masyarakat
               akibat pandemi Covid-19 tidak berpotensi menimbulkan kerusuhan.

               "Sejauh tidak ada operasi intelijen gerakan militer seperti 1998, maka belum bisa
               dikatakan ada kemungkinan terjadi kerusuhan seperti tragedi 12-15 Mei 1998," kata
               Sandyawan melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Jakarta, pada Kamis (23/4/2020).

               Karena, dia menerangkan, pada Tragedi Mei terdapat krisis moneter sehingga
               jurang di antara orang kaya dan miskin begitu signifikan. Selain itu, dia
               mengimbuhkan, ada konflik antar elit dalam tubuh ABRI pada saat itu.

               "Akibat AD terlalu diistimewakan oleh Soeharto ketimbang AU, AL dan Kepolisian.
               Lalu ada pula kenyataan konflik etnis dan agama serta masalah sosial di daerah-
               daerah seperti Aceh, Timor Leste, Ambon, dan Poso. Tapi, sekali lagi Tragedi Mei
               1998 adalah operasi militer," tuturnya.

               Adapun operasi intelijen itu, dia menggarisbawahi, mungkin terjadi apabila
               pemerintah di tengah kegelisahan, keresahan dan kemarahan masyarakat akibat
               krisis pandemi Covid-19 semakin tidak peduli.

               Sikap itu, menurut dia, terlihat ketika pemerintah terus melanjutkan pembahasan
               pembangunan ibu kota baru, omnibus law RUU Cipta Kerja dan korupsi birokrasi.

               "Kalau masyarakat demikian marah, mau meledak, bisa dipastikan akan dicari,
               dijebak kambing hitam dari seluruh ketidakmampuan pemerintah, dengan
               mengutamakan darurat sipil dan militer sekaligus," ungkapnya.

               Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mencatat hingga 7 April sebanyak 1,2 juta
               orang pekerja terkena pemutusaan hubungan kerja (PHK) dan di rumahkan akibat
               melambatnya perekonomian imbas Covid-19.






                                                      Page 131 of 250.
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137